05 Mei, 2026

MK Tolak Permohonan Warga Tak Beragama Diakui Uu

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi warga negara yang tak beragama diakui dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). “Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Pada perkara ini, […]

Share Here:

Pemerintah Kepri Evaluasi Cegah Pengusiran Nelayan

Batam – Kasus pengusiran nelayan Belakangpadang oleh Polisi Maritim Singapura menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Kepulauan Riau (Kepri) untuk mencegah kasus seperti itu terulang kembali. “Perlu ada kesepahaman dan kerja sama kongkret antara Singapura dan Indonesia untuk melindungi nelayan-nelayan wilayah perbatasan saat melaut mencari ikan,” kata Kepala BP2D Kepri, Doli Boniara […]

Share Here:

Polisi Bantah Tolak Bantu Korban Penembakan Di Tol

Serang – Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cinangka, Cilegon, Provinsi Banten, Ajun Komisaris Polisi Asep Iwan Kurniawan mengklarifikasi tuduhan bahwa anggotanya menolak bantu pendampingan korban penembakan yang akan menarik mobilnya di rest area KM 45, Tol Tangerang-Merak. “Kami mengantisipasi agar tidak salah tindakan sebab kendaraan yang akan ditarik pemohon tidak memiliki legalitas jelas,” kata AKP Asep […]

Share Here:

Pemerintah Hormati Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Jakarta – Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold karena dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (3/1/2024). Dengan penghapusan ambang batas itu, […]

Share Here:

Golkar: Penghapusan Presidential Threshold Sangat Mengejutkan

Jakarta – Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan ketentuan ambang batas minimal untuk pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), sebagai putusan yang sangat mengejutkan. Penilaian Partai Gokar ini diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, hari ini, Jumat (3/1/2025). Menurut Sarmuji, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 27 gugatan tentang […]

Share Here:

Penghapusan Presidential Threshold Diapresiasi Wakil Ketua MPR

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT). Penghapusan ini dinilainya akan meningkatkan kualitas demokrasi. Menurut Hidayat, selain sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat luas, putusan MK itu juga sejalan dengan konstitusi. Sebab, putusan […]

Share Here:

Nih Daftar Barang Yang Tidak Kena PPN 12 Persen

Jakarta – Jika dilihat berdasarkan Pasal 4A UU HPP, jenis barang yang tidak dikenai PPN, yaitu barang tertentu dalam kelompok barang berikut: • Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha […]

Share Here:

Nih Daftar Barang Mewah Yang Kena PPN 12 Persen

Jakarta – Mulai 1 Januari 2025, Pemerintah menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk jasa atau barang mewah. Tujuannya skema tarif PPN baru ini agar barang mewah dan non barang mewah tidak mengganggu prinsip tarif tunggal atau single tarif. Aturan yang dianut di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebesar […]

Share Here:

Paman Gibran Tidak Sepakat Presidential Threshold Dihapus

Jakarta – Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bersejarah dalam politik Indonesia, Selasa (2/1/2025) tepat pukul 15:27 WIB, MK memutuskan menghapus ambang batas minimal presentase pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun ditolak oleh salah satu hakim, yaitu paman dari Wapres Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman. MK menilai syarat […]

Share Here:

MK Hapus Presidential Threshold Di UU Pemilu

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo […]

Share Here:

Menkeu: APBN 2024 Ditutup Relatif Sehat Dan Aman

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. “APBN, Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,” kata […]

Share Here:

Pemecatan Dirresnarkoba Pemeras Penonton DWP, Tepat

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai sanksi pemecatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Donald Parlaungan Simanjuntak sudah tepat. Sebab, Donald terbukti memeras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Keputusan itu, kata Abdullah, didasari pada bukti yang sangat kuat sebab Polri tidak mungkin sembarangan dalam memutuskan pemecatan kepada […]

Share Here:

Desk Pencegahan Korupsi Selamatkan Uang Rp 6,7 T

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa desk pencegahan tindak pidana korupsi berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,7 Triliun. Penyelamatan uang negara itu dilakukan melalui penanganan beragam kasus korupsi yang ditangani beberapa instansi di bawah desk tersebut diantaranya Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BPK, OJK dan beberapa instansi terkait. “Dalam […]

Share Here:

MA Minta Semua Bersabar Soal Vonis Harvey Moeis

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) meminta semua pihak bersabar mengenai vonis pidana untuk Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada kurun 2015–2022. “Mohon bersabar karena perkara itu diajukan banding oleh jaksa, sehingga kami tunggu karena dengan diajukan banding maka putusan pengadilan menjadi belum […]

Share Here:

10.548 Perwira Polri Naik Pangkat

Jakarta – Sebanyak 10.548 Perwira Polri menerima kenaikan pangkat untuk periode awal tahun di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (1/1/2024). “Kenaikan pangkat ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian para perwira terhadap institusi dan masyarakat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas (Divhumas) Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko […]

Share Here: