Kementerian Dalam Negeri
Kemendagri Laporkan Novum Perbatasan Aceh-Sumut ke Presiden
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melaporkan temuan novum atau bukti baru soal sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tentang kepemilikan 4 pulau, kepada Presiden Prabowo Subianto. “Data yang baru ini, novum ini, tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk […]
Kemendagri Akan Pertemukan Gubernur NAD dan Sumut Soal Status 4 Pulau
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mempertemukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Muzakir Manaf untuk menyelesaikan persoalan status kewilayahan 4 pulau di wilayah Tapanuli Tengah. “Terbuka sekali kemungkinan 2 gubernur difasilitasi Kemenko (Polkam) dan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) bertemu Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi untuk memperoleh […]
Kronologi Kepemilikan 4 Pulau Sengketa Aceh-Sumut
Jakarta – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali buka suara soal kronologi kepemilikan 4 pulau yang sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Menurut Safrizal, semua itu berawal pada tahun 2008 saat Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang terdiri dari sejumlah kementerian dan instansi pemerintah melakukan verifikasi […]
Ada 341 Usul Pemekaran Daerah per April 2025
Jakarta – Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) mencatat, sampai dengan April 2025 setidaknya ada 341 usulan pemekaran daerah, baik itu mencakup provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan bahwa jumlah itu terdiri dari 42 usul pembentukan provinsi, 252 usul pembentukan kabupaten, 36 usul […]
Retret Kepala Daerah Digabung Sehingga Lebih Efisien
Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai, retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, lebih efisien. Karena itu, menurut dia, mereka tidak perlu mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) lagi. Pembekalan kepala daerah diatur dalam dua regulasi yang berbeda. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 […]
Efisiensi Anggaran Kemendagri Tahun 2025 Capai 50 Persen
Jakarta – Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025 diefisiensikan hingga 50 persen. Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Semula pagu anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4.792.328.518.000, lalu dilakukan efisiensi menjadi Rp2.038.635.518.000. “Dari total pagu anggaran Rp4,7 […]
Komisi II Memaklumi Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memaklumi kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebagaimana yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan itu dikeluarkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. “Kami memaklumi, memahami langkah-langkah pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan efisiensi […]
Presiden Minta Mekanisme Pengendalian Inflasi Dilanjutkan
reporter-channel – Presiden Prabowo Subianto meminta agar mekanisme pengendalian inflasi dari 2024 dilanjutkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, mekanisme pengendalian inflasi ini telah menjadi inovasi yang terbukti sukses dalam tata kelola ekonomi nasional. “Saya minta mekanisme ini dilanjutkan, Mendagri teruskan ini,” kata Presiden Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana […]
KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 82 Persen
reporter-channel – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Nasional 2024 mencapai 82 persen. Menurut anggota KPU RI Idham Holik, target ini mengacu pada capaian partisipasi pada pemilu yang dinilai cukup tinggi dibandingkan negara-negara demokrasi maju. “Rata-rata capaian partisipasi 82 persen. Sebuah capaian partisipasi yang terkategori tinggi dibandingkan negara-negara yang katanya […]