14 November, 2026

Putusan MK Bikin KPU-Bawaslu Diadukan ke DKPP, Disorot PKPU Selundupan?

Jakarta – Putusan MK berbuntut panjang, terutama bagi Lembaga penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu diadukan ke DKPP menyoal dugaan pelanggaran penerbitan PKPU terkait syarat Pendidikan calon wapres Gibran Rakabuming. Ada pasal selundupan? Lembaga Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia melaporkan seluruh komisioner KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (9/10). […]

PKS Masih Ngambang Soal Proses Politik Tindak Lanjut Putusan MK Ijazah Gibran

  Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PKS menilai DPR perlu mencermati putusan tersebut sesuai dengan kewenangannya. “PKS menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang tidak ditemukannya bukti yang absah dan meyakinkan ijazah Wapres Gibran,” kata Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, […]

Putusan MK, Politisi PDIP Sarankan Gibran Mundur

Jakarta – Politisi PDIP Komarudin Watubun menyarankan Wapres Gibran Rakabuming untuk mengundurkan diri menyusul hasil putusan Mahkamah konstitusi yang sesuai fakta persidangan tidak menemukan bukti sah Gibran tamat SMA. Menurutnya mundur merupakan bentuk ketaatan hukum. Pernyataan anggota Komisi II DPR yang juga merupakan Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, itu menyikapi putusan MK sebelumnya yang tidak […]

Putusan MK Buktikan Gibran Tidak Punya Ijazah SMA, PDIP Minta KPU Tanggung Jawab

Jakarta – PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait gugatan hasil Pilpres 2024. PDIP meminta KPU menjelaskan proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran. Jubir PDIP Guntur Romli menilai putusan MK terkait dokumen pendidikan Gibran menyentuh persoalan tanggung jawab moral dalam jabatan publik. Guntur menilai […]

Putusan MK Ijazah Gibran, Ahli Bivitri: MK Lempar Bola Panas Ke DPR Untuk Mulai Impeachment

Jakarta – Ahli Hukum tata negara yang juga menjadi ahli pihak pemohon, Bivitri Susanti, buka suara soal hasil putusan MK terkait siding gugatan ijazah Gibran Rakabuming. Menurutnya MK melempar bola panas ke partai-partai di DPR untuk memulai Impeachment. Bivitri menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan mengartikan gugatan para pemohon kalah. Dia menilai justru MK melempar […]

Putusan MK Gugatan Ijazah Gibran, Ini Kata Puan Maharani

Jakarta – Gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sudah diputuskan. MK tidak menerima gugatan Denny Indrayana cs. Lantas apa ketua DPR Puan Maharani? Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan […]

BNPB Hormati Putusan MK Soal Penetapan Status Bencana Nasional, Siapkan Pedoman Baru

Jakarta – Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait penetapan status bencana Nasional. Putusan ini memberi kejelasan mengenai cara pemerintah menetapkan status, apakah berskala nasional atau daerah. Menurut Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, 5 hal yang dinilai sebelum status bencana ditetapkan, yakni jumlah korban; kerugian harta […]

Putusan MK Pangkas Syarat Status Bencana Nasional

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pemerintah dapat menetapkan status bencana nasional berdasarkan pemenuhan sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Dalam putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, Jumat (28/8/2026), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. “Amar putusan, mengabulkan permohonan […]

Menkum Supratman Dukung Putusan MK Terkait Pelaporan Hina Presiden

Jakarta – Menkum Supratman Andi Agtas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan mengabulkan uji materi UU KUHP dimana salah satunya menegaskan dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Menurut Menkum Supratman, putusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan […]

MBG Dipisah Anggaran Pendidikan, Komisi X DPR Desak Putusan MK Segera Berlaku 2027

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisah dari anggaran pendidikan di APBN. Komisi X DPR mendesak putusan MK itu berlaku segera dan diterapkan mulai tahun 2027. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati, putusan MK soal anggaran MBG tidak menggunakan anggaran pendidikan diterapkan mulai tahun 2027. Esty […]

Pasca Putusan MK, Sekolah SD-SMP Swasta Gratis?

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dilayangkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Putusan MK itu memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah swasta. Wah beneran ini? Permohonan dengan nomor 3/PUU-XXIII/2025 diajukan JPPI dan tiga pemohon individu, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan […]

Penghapusan Presidential Threshold Kejutan Dan Harapan

Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai Partai Gerindra sebagai kejutan sekaligus harapan. “Terus terang, di sisi lain, ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain, ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024). Muzani mengatakan, […]

Pemerintah Hormati Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Jakarta – Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold karena dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (3/1/2024). Dengan penghapusan ambang batas itu, […]

Golkar: Penghapusan Presidential Threshold Sangat Mengejutkan

Jakarta – Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan ketentuan ambang batas minimal untuk pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), sebagai putusan yang sangat mengejutkan. Penilaian Partai Gokar ini diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, hari ini, Jumat (3/1/2025). Menurut Sarmuji, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 27 gugatan tentang […]

Penghapusan Presidential Threshold Diapresiasi Wakil Ketua MPR

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT). Penghapusan ini dinilainya akan meningkatkan kualitas demokrasi. Menurut Hidayat, selain sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat luas, putusan MK itu juga sejalan dengan konstitusi. Sebab, putusan […]