Mahkamah Konstitusi
Dikabulkan Sebagian, MK Perintahkan Anggaran MBG Dipisahkan Dari Alokasi Anggaran Pendidikan Di APBN
Jakarta – Kabar baik setidaknya bagi para pemohon uji materi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan MBG yang diajukan pemohon. Salah satunya, MK memerintahkan pemerintah maupun DPR RI untuk memisahkan atau mengeluarkan anggaran MBG dari alokasi anggaran bidang pendidikan di APBN. Putusan MK diketok pada Kamis malam (30/7/2026), di Gedung MK […]
Uji Materi Mahkamah Konstitusi Terkait MBG Diputus Kamis Besok
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan atau ketetapan gugatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (30/7). Gugatan program MBG tersebut telah bergulir sejak 12 Februari 2026. Berdasarkan penelusuran di laman resmi MK, jadwal pengucapan putusan atas permohonan gugatan MBG tersebut telah tercantum dalam agenda persidangan. Pada Kamis (30/7), MK menjadwalkan sidang […]
MK Tolak Gugatan Kuota Internet Hangus
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan uji materi Pasal 71 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait kuota internet hangus yang diajukan Gita Putri dkk. Alasannya, MK menilai gugatan mereka tidak disertai alat bukti yang kuat. “Para pemohon saat mengajukan permohonan maupun perbaikan permohonan tidak disertai dengan alat […]
MK Targetkan Putusan Perkara Program MBG Juli 2026
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan sidang gugatan uji materi soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dana pendidikan dapat diputus bulan Juli 2026. Hakim MK meminta pihak pemerintah dan DPR RI membatasi jumlah saksi ahli yang dihadirkan pada sidang berikutnya. Penyataan itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun […]
MK Tolak Gugatan Larang Keluarga Presiden-Wapres Jadi Capres-Cawapres
Jakarta – Gugatan Larang Keluarga Presiden-Wapres jadi Capres-cawapres telah diketok palu. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pemohon yakni Raden Nuh dan Dian Amalia karena dianggap tidak jelas atau obscure. tidak menerima gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK menilai gugatan yang meminta agar keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau […]
Gugat Ke MK, Gegara Pasal Ini Roy Suryo Dkk Merasa Dikriminalisasi
Jakarta – Tersangka kasus pencemaran nama baik dalam perkara ijazah palsu Joko Widodo yakni Roy Suryo Notodiprojo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Hasiholan mengajukan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Mahkamah Konstitusi. Roy suryo dkk merasa dikriminalisasi. Menurut Roy Suryo, penetapan […]
AMPHURI Gugat Umrah Mandiri Ke MK, Mengapa?
Jakarta – Polemik umrah mandiri akhirnya digugat oleh pihak biro haji umrah yang merasa dirugikan. Ketentuan umrah mandiri yang diatur Undang-Undang Haji baru itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji materi. Adalah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia atau AMPHURI yang mengajukan judicial review ke MK. Ketentuan yang digugat yakni Undang-Undang (UU) […]
Lolos Uji Kepatutan Kelayakan, Inosentius Samsul Jadi Hakim MK
Jakarta – Inosentius Samsul akhirnya disepakati menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari usulan DPR RI yang menggantikan Arief Hidayat. Persetujuan Inosentius disetujui setelah sebelumnya lolos uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Komisi III DPR RI pada Rabu. Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan di ruang Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/8). Uji kepatutan dan kelayakan […]
Pasca Putusan MK, Sekolah SD-SMP Swasta Gratis?
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dilayangkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Putusan MK itu memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah swasta. Wah beneran ini? Permohonan dengan nomor 3/PUU-XXIII/2025 diajukan JPPI dan tiga pemohon individu, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan […]
KPU ungkap PSU Pilkada Putusan MK Butuh Ongkos Tambahan Rp486 miliar
Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya memerlukan anggaran sebesar Rp 486 Miliar untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada. Ongkos tambahan ini imbas putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan 24 daerah untuk diulang. Dikutip Antara, Ketua KPU Mochammad Afifuddin memaparkan rencana pihaknya pasca putusan MK terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala […]
Pemerintah Dan DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Serentak
Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat pelantikan kepala daerah nonsengketa akan dilaksanakan serentak dengan kepala daerah hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK). Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Awalnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian […]
Gerindra Hormati Putusan MK Menghapus Presidential Threshold
Jakarta – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dan akan dijadikan sebagai acuan untuk membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. “Segera setelah ini kami akan mempelajari lebih detail putusan tersebut sebelum kami jadikan acuan dalam pembahasan revisi UU Pemilu,” kata […]
MK Tolak Permohonan Warga Tak Beragama Diakui Uu
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi warga negara yang tak beragama diakui dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). “Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Pada perkara ini, […]
Paman Gibran Tidak Sepakat Presidential Threshold Dihapus
Jakarta – Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bersejarah dalam politik Indonesia, Selasa (2/1/2025) tepat pukul 15:27 WIB, MK memutuskan menghapus ambang batas minimal presentase pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun ditolak oleh salah satu hakim, yaitu paman dari Wapres Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman. MK menilai syarat […]
MK Hapus Presidential Threshold Di UU Pemilu
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo […]