Komisi II DPR
Istana Belum Menerima Usul Surakarta Menjadi Daerah Istimewa
Jakarta – Hingga saat ini Istana belum menerima usul sejumlah daerah termasuk Surakarta menjadi daerah istimewa. “Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Jumat (25/4/2025). Prasetyo mengaku belum menerima usul pemekaran daerah, termasuk Solo, karena menurut […]
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Mundurnya 1.957 CPNS
Jakarta – Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad meminta pemerintah mengevaluasi proses penerimaan pegawai pegawai negeri sipil (PNS) pasca mundurnya 1.957 calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Mundurnya 1.957 orang itu akibat tata kelola penerimaan CPNS yang tidak profesional. Mayoritas CPNS mundur karena lokasi penempatan yang jauh dari domisili,” ujar Ali Ahmad di Jakarta, Kamis (24/4/2025). […]
CPNS 2024 Diangkat Pada Oktober 2025. Kok Mundur Lagi?
Jakarta – Pemerintah dan DPR sepakat bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 akan diangkat pada Oktober 2025. Adapun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026. Jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK disesuaikan untuk percepatan penataan CPNS dan PPPK. “Komisi II DPR meminta Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN […]
Pemerintah Dan DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Serentak
Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat pelantikan kepala daerah nonsengketa akan dilaksanakan serentak dengan kepala daerah hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK). Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Awalnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian […]
Komisi II Memaklumi Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memaklumi kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebagaimana yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan itu dikeluarkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. “Kami memaklumi, memahami langkah-langkah pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan efisiensi […]
Ini Alasannya Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret
Jakarta – Pelantikan kepala daerah terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 diundur menjadi Maret 2025. Semula mereka dijadwalkan akan dilantik pada bulan Februari 2025. “Pelantikan diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada Serentak 2024, pada 13 Maret 2025,” kata Ketua Komisi II DPR RI […]