Wamendagri Singgung 11 OTT Kepala Daerah Dalam 1 Tahun Pemerintahan
Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyinggung 11 kali operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah sejak tahun 2025. Dia mengatakan maraknya OTT terhadap kepala daerah menjadi alarm keras buat semua pihak.
Pernyataan Wiyagus disampaikan dalam Peluncuran Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Wiyagus awalnya menyebut peluncuran bahan ajar antikorupsi merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Lantas, ia kemudian membahas penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Dia mengatakan Indonesia mengalami penurunan IPK sejak tahun 2019.
“Kita juga harus jujur melihat potret kondisi bangsa hari ini. Data menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 berada pada skor 34 per 100. Angka ini turun 6 poin sejak tahun 2019 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei,” ucap Wamendagri Akhmad wiyagus, di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Wiyagus lalu mengungkit 11 kali OTT KPK terhadap kepala daerah. Dia menyebut hal itu merupakan bentuk anomali integritas dan harus menjadi alarm keras bagi semua pihak.
“Lebih memprihatinkan lagi, anomali integritas juga masih terjadi di tingkat daerah. Tercatat sedikitnya 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah oleh KPK, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, sepanjang tahun 2023-2024. Kita mencatat setidaknya ada 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai macam modus dan konstruksi yang dilakukan. Dan ini adalah alarm yang keras bagi kita semua,” ujarnya.
Wiyagus mengatakan pemberantasan korupsi lewat penegakan hukum tak akan cukup. Dia mengatakan korupsi harus dicegah lewat pembentukan karakter antikorupsi.
Dia mengatakan pendidikan antikorupsi sejak usia dini diharapkan bisa membentuk integritas bagi generasi penerus. Dia mengatakan karakter antikorupsi harus dibentuk sejak anak-anak belajar di PAUD.
Baca dong: Purbaya Sebut Gaji Manajer KMP Tak Menambah Defisit APBN
