Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani pastikan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan dilakukan secara cermat, transparan, dan terbuka
pada masukan masyarakat.
Puan menegaskan, Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan, Rabu (30/9/2020).
“Saya memantau perkembangan pembahasan RUU Cipta Kerja, bukan hanya klaster tenaga kerja, tapi semua klaster yang harus dibahas hati-hati, cermat, dan transparan, dan tentu membawa manfaat yang baik,” kata Puan.
Menurut Puan, DPR menerima masukan dari masyarakat, buruh, pemerintah dan masukan dari investor, dalam pembahasannya. Badan Legislasi DPR akan memberikan ruang untuk mengatasi masalah lapangan kerja dalam pembahasan RUU tersebut.
“Tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan ruang dalam mengatasi lapangan kerja. Jangan ada satu pihak dirugikan, namun ada pihak yang lebih diuntungkan,” ucap Puan.
Puan juga menegaskan belum bisa memastikan waktu pengesahannya karena Omnibus Law masih digodok Badan Legislasi DPR RI.
“Kita tunggu hasil dari Baleg karena saat ini masih dibahas, bagaimana akhirnya, tentu akan kita cermati kembali,” tambahnya.
