652 Ribu Dosis Vaksin PMK Tahap 2 Didistribusikan Ke Jawa Timur
Jakarta – Sebanyak 652.300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) tahap kedua mulai distribusikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Vaksin PMK tahap kedua ini akan disalurkan ke 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
“Pengiriman tahap kedua ini adalah bagian dari strategi nasional pengendalian PMK yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Agung Suganda di Surabaya, Selasa, (11/2/2025).
Agung menekankan pentingnya percepatan vaksinasi serta pelaporan ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). Ia yakin cakupan vaksinasi di lapangan lebih tinggi dibandingkan dengan data yang tercatat.
“Selain vaksin PMK dari pusat, ada juga yang berasal dari APBD, CSR, dan vaksinasi mandiri. Kepala Dinas dan POV (pejabat otoritas veteriner) kabupaten/kota harus memastikan semua data vaksinasi terlaporkan ke iSIKHNAS,” ujar Agung.
Secara umum Kementan mengalokasikan 1,69 juta dosis vaksin PMK untuk Jawa Timur dalam dua tahap. Tahap pertama, telah disalurkan secara bertahap pada Januari–Maret 2025, sebanyak 822 ribu dosis. Tahap kedua berlangsung Juli–September 2025 dialokasikan 868 ribu dosis.
Agung mengatakan bahwa Pemprov Jatim telah menetapkan status darurat bencana nonalam akibat PMK melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 31/2025. Hal ini memungkinkan penggunaan dana tanggap darurat untuk pengadaan vaksin.
“Keputusan ini menjadi dasar kebijakan penting agar daerah bisa mengakses anggaran tanggap darurat dan memastikan pasokan vaksin mencukupi,” kata Dirjen tutur Agung.
Berdasarkan pemantauan Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Surabaya, virus PMK yang beredar saat ini masih berasal dari serotipe yang sama dengan wabah yang terjadi pada tahun 2022. Sejak vaksinasi kembali digencarkan pada 28 Desember 2024, angka kejadian PMK terus menurun.
Data iSIKHNAS mencatat, 88 persen sapi yang terjangkit telah pulih hingga Februari 2025. Distribusi vaksin tahap kedua menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi subsektor peternakan.
“Dengan kerja sama semua pihak, kita bisa mengendalikan PMK dan melindungi peternak dari dampak ekonomi yang lebih besar,” imbuh Agung.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa program vaksinasi menjadi indikator keberhasilan pengendalian PMK di Indonesia.
“Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan Kementan kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” kata Adhy.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Timur Indiyah Aryani berharap vaksinasi dapat terus berjalan hingga Jawa Timur bebas dari PMK.
“Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, kami optimistis penyebaran virus dapat ditekan ke level terendah,” ujarnya.
