Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid
reporter-channel – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang mengkaji wacana gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme DPRD. Wacana ini dikaji karena biaya pemilihan gubernur terlalu tinggi.
“Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid di Jakarta, Jumat malam (29/11/2024).
Jazilul mencontohkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Barat. Untuk mencari seorang Gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator, ternyata harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1 Triliun lebih.
Kondisi itu, lanjut dia, tentu kurang ideal dengan kinerja gubernur. Anggaran sebesar itu dapat digunakan hal yang lebih bermanfaat dan mendasar terutama pendidikan dan kesehatan.
Anggaran sebanyak itu, menurut Jazilul, hanya untuk satu daerah saja, yakni Jawa Barat. Provinsi lain kurang lebih sama atau bisa juga lebih besar dari Rp 1 triliun.
“Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup,” kata Jazilul pula.
Karena itulah, kata Jazilul, kini partainya sedang mengkaji kemungkinan penghapusan Pemilihan Gubernur (Pilgub).
Partai berlambang bola dunia dikelilingi sembilan bintang itu membahas kemungkinan penggantian Pemilihan Gubernur dengan mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat, atau melalui pemilihan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jazilul mengatakan, pemilihan gubernur melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara. Sementara, jika dipilih langsung membutuhkan ribuan kotak suara.
“Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan,” ujarnya.
