Muhammadiyah Dorong Kembalinya Independensi KPK
reporter-channel – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mendorong kembalinya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga pemberantasan korupsi berjalan objektif.
Hal itu itu disampaikan Haedar pada Senin (30/12/2024), dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro, No. 23, Kota Yogyakarta.
Menurut Haedar, Muhammadiyah konsisten dan komitmen mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang adil dan objektif, serta tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. “Di sinilah kunci pada seluruh anggota komisioner KPK untuk menjaga dan membangun political will KPK,” katanya.
Haedar mengatakan, untuk kembalinya independensi KPK tidak bisa dilakukan secara sepihak. Upaya itu membutuhkan peran eksternal yang disambut oleh internal dalam penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi. “Melalui komitmen semua pihak, tidak ada lagi fenomena politisasi KPK, di mana subjektivitas KPK dijadikan palu gadam untuk memukul lawan atau pihak yang berseberangan,” ujarnya.
Jika komitmen untuk menjaga independen itu dijalankan oleh KPK, menurut Haedar, KPK akan mendapat dukungan dari banyak pihak. “Lebih-lebih masyarakat sipil yang juga tidak sepakat dengan korupsi,” kata Guru Besar Ilmu Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada ini.
Dalam Refleksi Akhir tahun 2024 itu, Muhammadiyah juga menyoroti lembaga Yudikatif lain, termasuk Kepolisian, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Negeri yang mengalami peluruhan kepercayaan dari masyarakat. “Penegakan hukum dari kepolisian bahkan lembaga-lembaga Yudikatif dari Mahkamah Agung sampai pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menjadi tempat untuk apa tegaknya keadilan,” kata Haedar.
Komitmen ini, jika dijalankan dengan bijak dan menjadi political will, diharapkan pada tahun-tahun mendatang penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi bisa lebih baik lagi. “Korupsi ini seperti sebuah penyakit yang menular di seluruh tubuh kita. Kami juga mendorong Lembaga Yudikatif untuk berperan sebagaimana mestinya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Elit politik juga diminta ikut berkomitmen dalam penegakan hukum bagi para pelaku korupsi. Transaksi-Transaksi balas budi diharapkan tidak ada lagi, sehingga para pejabat saling sadar akan peran dan amanah publik. Sementara perguruan tinggi diharapkan ikut berperan dalam penumpasan korupsi di Indonesia. “Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjaga objektivitas kebijakan, dan kompas kehidupan masyarakat,” kata Haedar.
Di tengah badai korupsi di Indonesia ini, Muhammadiyah mengajak masyarakat dan seluruh aparat untuk optimis membangun Negara dan bangsa yang bersih. Haedar mengutip pesan Nabi Muhammad, hatta sampai sehari sebelum kiamat, muslim tetap diminta untuk menanam biji kurma. Pesan Nabi Muhammad ini adalah bentuk motivasi agar umat manusia tetap optimis, sampai nanti akan menemukan progres untuk perubahan.
