Menkeu Sri Mulyani Indrawati Siapkan Anggaran Bansos Tambahan
reporter-channel – Menteri Keuangan (Menkeu) siapkan 8 triliun untuk bantuan sosial (Bansos) beras pada akhir tahun. Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk menambah Bansos tambahan periode Oktober-Desember 2023. Bansos itu akan dibagikan kepada 21,3 juta keluarga kelompok yang rentan.
“Jadi nanti pada bulan Oktober-Desember kita akan menambahkan Rp. 8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Kementerian Keuangan RI, Senin (1/8/2023).
Menkeu siapkan 8 triliun untuk tambahan Bansos beras nantinya akan diberikan dalam bentuk 10 Kilogram beras per bulan kepada setiap keluarga miskin. Sehingga, masyarakat akan mendapatkan tambahan Bansos itu selama tiga bulan sebanyak 30 Kilogram.
“Tambahan Bansos dirasa perlu diperkuat pada saat ada guncangan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah juga mengupayakan agar pemulihan ekonomi tidak sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan (kelompok paling miskin).
“Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan yaitu kelompok paling miskin,” kata Bendahara Negara itu.
Sri Mulyani melaporkan pula bahwa hingga Juni 2023 atau semester satu tahun 2023, pemerintah telah membelanjakan uang senilai Rp 492 triliun. Nilai ini setara dengan 55,2 % (persen) belanja langsung yang manfaatnya diterima masyarakat. Di antaranya anggaran itu dimanfaatkan untuk perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PHK) senilai Rp. 14,7 Triliun. Dana ini untuk 9,8 juta kelompok keluarga yang betul-betul mengandalkan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Bealanja Negara (APBN) per bulannya.
Selain itu ada pula kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima atau keluarga. Nilai yang dibagikan sebesar Rp 3,7 triliun setiap bulan, dengan total belanja mencapai Rp 22,3 triliun. Lainnya, ada keluarga-keluarga miskin yang didaftarkan untuk mendapatkan akses kesehatan.
“Maka kami membayarkan tiap bulan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang dibayarkan akses BPJS kesehatannya oleh APBN, jumlah total dalam 6 bulan Rp 23,2 triliun. Ini adalah belanja negara yang langsung dirasakan dan diberikan untuk melindungi masyarakat miskin,” ujar Sri Mulyani. (HW).
