
BGN Luncurkan Aplikasi Review Menu MBG
Jakarta – Guna meningkatkan standar pelayanan dan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) merangkul stakeholder terkait untuk menilai kualitas santapan MBG yang diberikan. BGN meluncurkan aplikasi Review Menu MBG.
Menurut BGN, aplikasi review menu MBG memfasilitasi guru hingga kepala posyandu untuk menilai kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Aplikasi ini dikembangkan agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas MBG. Dengan demikian Kepala SPPG dan seluruh mitra semakin serius menjaga kualitas makanan yang didistribusikan,” ujar Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya di Jakarta, Senin (25/5).
Keterlibatan guru dan kepala posyandu dalam proses evaluasi, kata dia, diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan, sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila ditemukan potensi masalah dalam distribusi maupun kualitas makanan.
Aplikasi tersebut memungkinkan proses pengawasan kualitas dilakukan secara langsung oleh pihak penerima manfaat di lapangan. Pengguna aplikasi merupakan penanggung jawab kelompok penerima manfaat MBG, yakni guru yang ditunjuk pihak sekolah dan kepala posyandu.
Saat paket MBG diterima, mereka dapat langsung memberikan penilaian terhadap kualitas makanan melalui sejumlah parameter yang telah disiapkan dalam sistem.
Indikator penilaian dalam aplikasi meliputi ketepatan waktu pengiriman makanan, aroma makanan, rasa makanan, hingga variasi menu yang disajikan. Dengan sistem tersebut, evaluasi kualitas MBG dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Dipantau dari dashboard Review Menu MBG per Sabtu 23 Mei 2026 pukul 21.31 WIB, tercatat sebanyak 1.707 laporan telah masuk dari berbagai wilayah.
Dari jumlah tersebut sebanyak 1.705 laporan atau 99,88 persen menyatakan makanan layak dikonsumsi, sementara hanya dua laporan yang menyebut makanan tidak layak konsumsi.
Data lain juga menunjukkan tingkat ketepatan waktu distribusi makanan mencapai 97,95 persen atau sebanyak 1.672 laporan menyebut makanan diterima tepat waktu maupun lebih awal. Hanya 35 laporan yang mencatat keterlambatan distribusi.



