Apa Itu Calo Yayasan Program MBG Yang Disebut-Sebut Ombudsman RI
Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mensinyalir keberadaan calo yayasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ombudsman mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program MBG.
Ombudsman RI mendorong BGN untuk mengatasi masalah calo yayasan dalam pelaksanaan program MBG.
“Saya melihat bahwa bergentayangan calo-calo yayasan,” ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dikutip dari Antara, Rabu (14/5).
Temuan ini menurut Yeka, sudah disampaikan langsung kepada Kepala BGN Dadan HIndayana saat rapat koordinasi dengan BGN.
Yeka menambahkan, praktek calo yayasan diantaranya menyulitkan BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.
Dorongan Ombudsman RI tersebut telah disepakati untuk dijalankan oleh BGN ke depannya.
“BGN sudah meminta Kemenkum (Kementerian Hukum) untuk mempermudah proses legalisasi yayasan,” kata Yeka.
Ia menjelaskan bahwa langkah itu diambil BGN agar masyarakat yang sudah memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapur MBG dapat dimudahkan oleh pemerintah.
Di sisi lain, Yeka mengatakan bahwa BGN memastikan mulai Mei 2025 tidak ada lagi persoalan anggaran dalam program MBG.
Program MBG merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya saat ini, sejumlah persoalan muncul, diantaranya banyaknya kasus keracunan siswa dan pelajar usai menyantap menu MBG, serta sengkarut anggaran mitra dapur dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah.
Baca dong: BGN Tanggung Pengobatan Korban Keracunan MBG
