S&P Global Ratings Kasih Outlook Stabil, Airlangga: Kepercayaan Internasional Atas Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Jakarta – Pemerintah buka suara soal penilaian lembaga S&P yang memberikan outlook stabil bagi Indonesia. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hal itu cerminan kepercayaan komunitas internasional pada arah kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia saat ini.
S&P Global Ratings kembali mengafirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook Stabil.
Keputusan yang diumumkan melalui publikasi Research Update bertajuk Indonesia Ratings Affirmed At ‘BBB/A-2’; Outlook Stable itu menegaskan posisi Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.
Dalam laporannya, S&P menilai peringkat Indonesia didukung prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang prudent, serta beban utang eksternal neto dan utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara sekelas.
“Afirmasi peringkat oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil merupakan pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di kisaran 5%, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3% PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Ini menjadi sinyal positif bagi investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid,” ujar Airlangga melalui keterangan tertulis, Senin (13/7).
S&P memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dengan pertumbuhan riil diperkirakan mencapai 5,1% pada 2026 dan rata-rata 4,9% pada periode 2026-2029.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% secara tahunan pada triwulan I-2026 dinilai menjadi katalis positif yang didorong oleh belanja pemerintah dan percepatan pencairan anggaran. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia diperkirakan mencapai sekitar USD5.200 pada 2026.
Di sisi fiskal, S&P menilai komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB menjadi salah satu faktor utama yang menopang outlook stabil. Rekam jejak pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dinilai menjadi penopang penting terhadap kelayakan kredit Indonesia.
Kinerja penerimaan negara juga menjadi sorotan positif. Dalam lima bulan pertama 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya administrasi perpajakan, kenaikan penerimaan PPN, serta menguatnya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.
S&P juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus devisa ekspor melalui penguatan pengelolaan sektor komoditas, termasuk penertiban praktik miss-invoicing dan transfer pricing. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) juga dipandang dapat memperkuat posisi eksternal Indonesia secara berkelanjutan.
Dari sisi moneter, S&P menilai Bank Indonesia memiliki independensi operasional yang kuat dan mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Bauran kebijakan moneter serta fleksibilitas nilai tukar dinilai memberikan ruang penyesuaian yang memadai dalam menghadapi tekanan eksternal. Sementara itu, risiko pada sektor keuangan dinilai tetap terjaga dengan aset perbankan yang berada di bawah 60% PDB.
S&P menyebut peluang peningkatan peringkat Indonesia tetap terbuka apabila terjadi penguatan struktural pada indikator fiskal dan eksternal, seperti penyempitan defisit anggaran mendekati 2% PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.
Baca:Presiden Prabowo Putuskan Harga BBM Khusus buat Nelayan Rp 15.000/Liter
