reporter-channel – 4 juta pengemudi ojek online (ojol) bakal turun berunjuk rasa ke jalan apabila bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mereka dicabut.
“Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono di Jakarta, kemarin.
Demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia ini akan digelar untuk memprotes keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berencana mencabut BBM bersubsidi.
“Pencabutan BBM Subsidi ini tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat kecil,” kata Igun.
Igun mengatakan, banyak pengemudi ojol kesulitan mencukupi kebutuhan harian, bahkan untuk membeli BBM bersubsidi sekalipun.
“Jangankan untuk membeli BBM non subsidi, terkadang untuk mengisi BBM subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi,” kata Igun.
Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat memperhatikan dan mensejahterakan pengemudi ojol. Salah satunya dengan tidak mencabut BBM bersubsidi bagi mereka. “Ojol ini penghasilan tidak seberapa bahkan sudah menjadi sapi perah dari perusahaan aplikasi. Di mana hati nurani kepada rakyat kecil yang berprofesi sebagai ojol,” ujarnya.
Jika subsidi BBM bagi ojol dibatasi atau dicabut, kata Igun, maka inflasi akan melonjak. Sebab, jumlah empat juta ojol di seluruh Indonesia melayani sekitar 21 juta pengguna jasa ojol. Sementara, 60-70 persen pengemudi ojol menjalankan profesi sebagai pengiriman barang atau kurir barang, yang menjadi tulang punggung ekonomi digital.
Garda Indonesia meminta revisi tarif jasa ojol jika kebijakan ini tetap diberlakukan. Menurut mereka, kenaikan tarif diperlukan untuk mengkompensasi beban operasional yang meningkat akibat pembatasan BBM bersubsidi. “Kami akan tuntut perusahaan aplikasi hingga pemerintah baik Kemenkomdigi maupun Kemenhub untuk revisi biaya jasa ojol agar dinaikkan biaya jasanya, lalu yang akan dirugikan bukan saja ojol namun seluruh pengguna jasa ojol,” ujarnya.
Menurut Igun, keputusan itu tidak realistis karena mengabaikan kondisi di lapangan. Apalagi, banyak pengemudi ojol harus mengorbankan kebutuhan dasar mereka hanya untuk memastikan kendaraan tetap beroperasi. “Jangan main asal cabut atau batasi BBM subsidi bagi ojol hanya karena nopol plat hitam bukan kuning seperti angkutan umum,” ujarnya.
Garda Indonesia mendesak untuk segera mengkaji ulang kebijakan penghapusan BBM bersubsidi itu. “Harus batalkan rencana mencabut subsidi BBM bagi pengemudi ojol atau akan terjadi gelombang aksi massa ojol di seluruh Indonesia dan kami akan gerakan massa ojol seluruh Indonesia untuk demo besar maupun mogok nasional,” kata dia.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, skema pengemudi ojek online (ojol) yang tak masuk kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite, masih belum keputusan akhir. Hingga saat ini, Kementerian ESDM masih menggodok formulasi subsidi energi untuk BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran. “Belum ada keputusan final,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, formulasi subsidi yang sedang diolah Kementerian ESDM hanya punya satu tujuan, yakni untuk menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat. “Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Bahlil mengaku sudah melaporkan rencana formulasi subsidi yang akan diterapkan kepada Presiden Prabowo. Ia kini tinggal menunggu data penerima yang dikerjakan Badan Pusat Statistik (BPS). “Saya sudah laporan. Kita tinggal tunggu data yang untuk penerima dari keluarga. Itu akan dikerjakan oleh BPS. Sebentar lagi,” ujarnya.
Sebelumnya Bahlil mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Sebab, menurut dia, kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol untuk usaha, sementara subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.
Skema subsidi energi yang diajukan Bahlil, salah satunya yakni formula campuran (blending), yakni subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Skema ini, untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran,” ujarnya.