Muncul Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Jakarta- Partai Gerindra yang kini menjadi penguasa kembali menyatakan dukungannya atas wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Alasannya demi efisiensi karena biaya untuk menyelenggarakan Pilkada Langsung sangat besar.
Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya Senin (29/12/2025)
Partai Gerindra menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih efisien daripada pemilihan langsung. Sugiono menjelaskan efisiensi bisa dilakukan mulai dari penjaringan kandidat, anggaran hingga pelaksanaan Pemilu.
Menurut Gerindra Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga bisa meminimalisir polarisasi yang sering terjadi di masyarakat dan polarisasi akan semakin terasa jika mendekati hari pencoblosan. Namun Gerindra mengingatkan perlu ada kajian mendalam untuk masalah ini. Masyarakat harus tetap mendapatkan akses untuk mengawal aspirasi mereka yang disalurkan kepada DPRD.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” tegas Sugiono.
Tidak hanya Gerindra yang mendukung wacana ini, partai-partai lain juga sudah menyuarakan keinginan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yaitu Partai Golkar, PKB, PAN, dan Nasdem. Sementara PKS dan Partai Demokrat masih belum menentukan sikap, mereka mengatakan masih akan mengkaji.
Hanya PDIP saja yang terang-terangan menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD. Politikus PDI Perjuagan Guntur Romli menegaskan partainya tetap menginginkan pilkada langsung. Menurut Guntur efisiensi bukan alasan untuk mengambil hak politik rakyat.
“Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas elit politik, bukan mengkebiri hak politik rakyat.” tegas Guntur.
Koalisi Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menolak keras wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Koalisi Sipil menyebut gagasan tersebut adalah pengkhianatan konstitusi dan menggerus kedaulatan rakyat.
“Mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD adalah langkah keliru dan tidak menyentuh akar masalah,” tulis pernyataan bersama koalisi, 7 Desember 2025.
Wacana pemilihan kepala daerah pernah dilontarkan Partai Golkar setahun lalu, kemudian mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Dukungan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI Prabowo Subianto pada Desember 2025.
