Golkar Tawarkan Sistem Konvensi Untuk Pilkada
reporter-channel – DPP Partai Golkar masih mengkaji wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan oleh DPRD. Menurut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sistem Pilkada melalui DPRD merupakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh partainya.
“Menyangkut pilpres itu sudah Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pemilihan presiden itu secara langsung, dan itu enggak mungkin kita ubah. Tapi kalau gubernur-bupati itu dilakukan secara demokratis,” kata Bahlil usai menyampaikan Pidato Politik Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 di Markas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Selasa (31/12/2024).
Untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Bahlil berpandangan bahwa hal itu masih bisa dilakukan secara demokratis dengan mempertimbangkan berbagai model atau bentuk yang lebih tepat. “Nah, Golkar menawarkan beberapa konsep. Silakan didiskusikan, mana yang cocok,” katanya.
Dalam rangka mencari solusi terbaik, Golkar menawarkan beberapa konsep mengenai Pilkada. Bahlil menegaskan bahwa model pemilihan lewat DPRD yang dimaksud harus melalui perbaikan dan proses yang lebih transparan. Termasuk dengan melakukan survei terhadap figur-figur calon sebelum dipilih oleh DPRD. Seperti konvensi partai politik, kata Bahlil.
Menurut Bahlil, sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survey terhadap figur-figur calon. “Survei dilakukan dulu, kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh,” ujarnya.
Golkar, kata Bahlil, memiliki pengalaman dalam menginisiasi perubahan sistem demokrasi dan berkomitmen untuk melaksanakannya secara konstruktif dan akademis, sambil tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat.
“Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ujarnya.
Bahlil mengklaim, partai-partai lain belum tentu bisa melakukan konvensi, sementara Golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi.
“Tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan, dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi para rakyat,” kata Bahlil.
2 pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat, sehingga bisa menekan anggaran negara.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?” ucap Prabowo di acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (12/12/2024).
Menurut Prabowo, uang negara yang habis hingga puluhan triliun untuk rangkaian acara Pilkada itu bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.
“Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” ujarnya.
Prabowo kemudian meminta seluruh partai politik untuk menyepakati perlu adanya perubahan dalam sistem pilkada agar tidak menelan uang negara yang cukup banyak. “Ini sebetulnya banyak Ketua Umum partai, sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga,” kata Presiden Prabowo.
