Keheranan DPR, Ujug-Ujug Universitas Republik Indonesia
Jakarta – Berbarengan dengan Kepala BGN yang baru, Istana juga menggelar pelantikan Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Donny Ermawan Taufanto. Rencananya, pemerintah akan membangun URI untuk mendidik calon pejabat. DPR menyoroti rencana pemerintah yang dianggap tidak pernah membahasnya terlebih dahulu bersama lembaga legislatif.
Menurut Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto usai dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) pada Rabu (22/7), sesuai arahan Presiden Prabowo, URI ini akan mengonsolidasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. Ia juga menyebut akan dibangun 10 URI.
“Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. Jadi, kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya sekolah unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 universitas Republik Indonesia,” jelas Donny.
URI akan menerapkan skema beasiswa dengan mendatangkan pengajar dari dalam dan luar negeri. Selain itu, URI akan bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri.
Kebijakan pendirian Universitas Republik Indonesia disoroti Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian.
Menurutnya, pihak Komisi X DPR belum pernah membahas terkait pembangunan URI. Pihaknya juga belum menerima penjelasan formal dari pemerintah terkait dasar hukum pembentukannya.
“Hingga saat ini, Komisi X DPR RI belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia, baik dalam rapat kerja maupun agenda resmi lainnya. Kami juga belum menerima penjelasan formal dari pemerintah mengenai dasar hukum pembentukan, desain kelembagaan, mandat, mekanisme penyelenggaraan, maupun kebutuhan anggaran URI,” tutur Hetifah, di jakarta, Jumat (24/7).
Hetifah menegaskan perlunya penjelasan yang komprehensif dari pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Menurutnya, publik perlu mengetahui urgensi pembentukan URI, kebutuhan strategisnya, dan nilai tambahnya dalam pendidikan tinggi Indonesia.
“Pada tahap ini, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan karena konsep dan status kelembagaannya belum dijelaskan secara resmi,” ujarnya.
Baca:Dilantik Prabowo, Kepala BGN Sudaryono Tegaskan Tak Ada Lagi Rapat Rahasia Di Program MBG
