“Indonesia Gelap”? Mensesneg Minta Beri Kesempatan Prabowo
Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja, saat merespons aksi mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap”.
Menurut Prasetyo, Prabowo baru menjabat selama 100 hari dan tak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Namun, dia meminta agar masyarakat memberi kesempatan kepada Prabowo untuk bekerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah.
“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Prasetyo menilai aksi yang digelar pada Senin (17/2) di Jakarta itu adalah wujud kebebasan berekspresi. Namun, dia mengingatkan bahwa jangan sampai ada isu yang di belok-belokkan dari fakta sebenarnya.
“Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis,” ujar dia. Karena itu dia meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo dan timnya untuk bekerja.
Soal kebijakan efisiensi anggaran yang dipermasalahkan, dia meminta para mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyoroti hal itu. Sebab, kata Prasetyo, pemerintah melalui Menteri Keuangan pun sudah menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang terkena efisiensi.
Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi itu tidak berdampak pada sektor pendidikan. Menurut dia, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dipastikan terus berjalan.
“Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” kata Mensesneg itu.
Menurut Prasetyo, efisiensi anggaran yang diterapkan berfungsi untuk memangkas anggaran-anggaran yang kurang produktif, seperti seminar hingga acara-acara seremonial. Menurut dia, rakyat membutuhkan aksi nyata dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan anggaran.
“Jadi jangan digeser ke, ‘wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat…’ Tidak begitu semangatnya itu,” ujarnya.
