Arab Bersatu Lawan Rencana Trump Soal Gaza
Jakarta – Negara-negara Arab melawan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir, Yordania, atau ke Arab Saudi. Dalam kesepakatan yang langka, mereka melawan Negara Paman Sam itu.
Negara-negara Timur Tengah, menolak keras usul Trump, termasuk negara-negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat di Timur Tengah. Tak hanya Mesir dan Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Qatar bersatu dan bersiapmenghempang langkah Trump.
Pemindahan paksa warga Palestina dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis yang melanggar hukum internasional. Banyak pihak melihat ini sebagai upaya mengusir penduduk asli dari tanah mereka.
Padahal, Konvensi Jenewa melarang pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah yang diduduki. Jika pemindahan dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan, hal ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
Persoalan selanjutnya, tidak ada jaminan ke mana warga Gaza akan dipindahkan dan apakah mereka akan mendapatkan hak-hak dasar. Negara-negara tetangga yang dekat dengan Amerika Serikat, seperti Mesir, juga menolak menerima pengungsi dalam jumlah besar karena alasan keamanan dan stabilitas.
Karena alasan-alasan ini, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menegaskan kembali penolakan Liga Arab terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.
“Kami menolak rencana apa pun untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. Penyelesaian yang adil antara (Palestina dan Israel) harus dicapai,” kata Aboul Gheit dalam KTT World Government Summit 2025 di Dubai, Rabu, seperti dikutip AFP pada Kamis (12/2/25).
Aboul Gheit mengatakan bahwa negara-negara Arab sudah menentang gagasan ini selama 100 tahun. “Kami orang Arab tidak akan menyerah dengan cara apa pun sekarang,” ujarnya. Ia memperingatkan bahwa tekanan Presiden AS Donald Trump bisa mendorong Timur Tengah ke dalam perselisihan yang parah.
Jika Trump terus menekan pihak Arab dan Palestina, kata Aboul Gheit, hal ini akan mendorong Timur Tengah ke dalam siklus baru perselisihan yang parah. “Rencana memindahkan warga Palestina akan menciptakan masalah global. Ini bukan hanya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi oleh manusia, tetapi juga akan menjadi krisis internasional yang serius,” ujarnya.
Selama dua minggu terakhir, Trump bersikeras pada usulannya untuk “membersihkan” Gaza. Menurut dia, kantong Palestina itu akan dikendalikan oleh AS sementara 2,4 juta penduduknya kan mengungsi ke Mesir dan Yordania. Tak hanya ingin “membersihkan” Gaza, Trump juga mengancam akan menghentikan bantuan ke Kairo dan Amman jika mereka menolak rencana itu.
Saat menerima kunjungan Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih, Washington, Selasa lalu, Trump mengatakan bahwa ia akan “mengambil alih” Gaza di bawah otoritas Amerika Serikat dan mengembangkannya dengan membangun hotel, gedung perkantoran, dan infrastruktur lainnya.
Namun, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II menekankan persatuan mereka dalam isu Gaza. Mereka menyerukan rekonstruksi segera tanpa menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka.
Beberapa negara yang kini semakin dekat dengan Israel, termasuk Arab Saudi yang hampir menjalin normalisasi hubungan dengan Israel sebelum perang Gaza pecah, kini ikut menolak, dan tak mau mengalah.
“Ketidakadilan yang tidak dapat diikuti,” tegas Sisi.
“Ini adalah posisi Arab yang bersatu,” tulis Raja Abdullah.
“Kesepakatan normalisasi apa pun dengan Israel bergantung pada pembentukan negara Palestina,” begitu statemen Kerajaan Arab Saudi.
Para pengamat politik Timur Tengah menilai, pesan dunia Arab sudah jelas ke Trump. Masalah Palestina dinilai terlalu sensitive bagi mereka.
“Negara-negara Arab tidak berpihak pada Amerika Serikat dan Israel. Mereka menentang kebijakan pembersihan etnis warga Palestina dari Gaza,” kata pengamat dari Arab Gulf States Institute di Washington, Anna Jacobs. Menurut dia, “Masalah Palestina terlalu sensitif dan terlalu penting bagi publik Arab.”
“Tidak boleh ada pemindahan paksa, dan solusinya adalah model dua negara,” kata pengamat politik dari Mesir, Ahmed Maher. Menurut dia, setiap diskusi di luar dua poin ini tidak mungkin dilakukan.
Aboul Gheit pun memperingatkan bahwa rencana Trump “akan menjadi preseden berbahaya bagi pembersihan etnis yang dapat ditiru di mana saja di dunia terhadap populasi lain.” Usul Trump untuk ”mengusir” warga Palestina justru muncul di tengah gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku di Gaza mulai 19 Januari.
Perjanjian itu menghentikan genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 korban dan menghancurkan Gaza. Israel telah mengubah Gaza menjadi penjara terbuka terbesar di dunia, mempertahankan blokade selama 18 tahun, dan memaksa hampir 2 juta dari 2,3 juta penduduknya mengungsi di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan.
