
Temuan Ombudsman Soal Ratusan Manajer Kopdes Mundur
Jakarta – Ombudsman Indonesia merespons kabar soal ratusan manajer kopdes atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang memilih mengundurkan diri. Hal ini sempat menjadi sorotan di media sosial.
Anggota Ombudsman Radian Syam mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara terkait persoalan ini. Dari hasil penelusuran, banyak manajer Kopdes yang mundur karena lokasi penempatan yang tidak sesuai atau terlalu jauh dari domisili keluarga mereka.
“Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Kemudian karena memang, ada beberapa teman-teman manajer kopdes yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/11).
Radian menjelaskan, Agrinas Pangan Nusantara mengatasi persoalan tersebut dengan menerapkan mekanisme relokasi penempatan berdasarkan pertimbangan jarak tempat tinggal manajer. Ia menilai kebijakan relokasi tersebut sebagai langkah perbaikan yang tepat agar operasional KDKMP tidak terhambat. Namun, ia mendorong agar operasional KDKMP segera berjalan.
Pada saat yang sama, ia juga menanggapi wacana pembentukan klinik pratama di KDKMP yang dikhawatirkan bakal tumpang tindih dengan layanan puskesmas setempat. Radian menegaskan, rencana tersebut boleh saja dijalankan selama memiliki payung hukum yang jelas dan telah dikoordinasikan antar-kementerian.
Menurutnya, fokus pengawasan Ombudsman adalah memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar maupun penundaan berlarut dalam pelaksanaannya. Pihaknya berpegang pada kesesuaian proses di lapangan dengan regulasi turunan dari Kementerian Koperasi maupun Kementerian Kesehatan.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan sebanyak 26.991 orang telah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 159 orang menolak, dan 1.550 orang terkendala proses administrasi melewati batas waktu. Ribuan manajer ini pun mengajukan permohonan penawaran (offering) ulang.

