Kepala BNPB Tinjau dan Salurkan Bantuan bagi Warga Subulussalam Terdampak Banjir
Jakarta – Pemerintah pusat hadir di tengah masyarakat Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, yang terdampak banjir. Pada Selasa (17/11), Kepala BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait meninjau langsung wilayah terdampak sekaligus menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pascabanjir.
Melalui keterangan tertulisnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faizal Fathani melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kondisi terkini, melakukan asesmen, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Sultan Daulat, khususnya Desa Jabi-Jabi. Berdasarkan data yang dihimpun BNPB pada Senin (16/11), banjir di desa tersebut berdampak terhadap 292 kepala keluarga atau sekitar 1.100 jiwa. Saat peninjauan dilakukan, kondisi banjir di wilayah tersebut telah surut.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB bersama Menko PMK dan Kepala BMKG menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak. Bantuan yang diserahkan meliputi 1.000 lembar matras, 10 paket alat dapur dan kompor, 10 unit tabung gas, 450 lembar sarung, 600 lembar selimut, serta 10 set tenda pengungsi.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan 300 paket sembako. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kepala desa, camat, dan perwakilan masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat untuk Kota Subulussalam juga telah diberikan melalui penyaluran sejumlah bantuan tanggap darurat, meliputi matras, sembako, generator set (genset), dan dukungan pangan.
Lebih lanjut, Kepala BNPB menjelaskan bahwa penanganan bencana di Aceh perlu dilakukan melalui dua proses secara bersamaan, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebelumnya serta upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada tahun ini.
Menurutnya, banjir yang berulang setiap tahun membutuhkan langkah mitigasi yang terencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat dikurangi. BNPB juga telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah sejak 30 Oktober untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah.
Baca:Tinjau Sabodam di Desa Hutanambolon, Kepala BNPB Tekankan Mitigasi Risiko Bencana


