Ssstt, Ada 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Ajukan Perlindungan LPSK
Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan perlindungan LPSK.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026.
Dalam proses tersebut, ujar dia, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.
Achmadi menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan LPSK akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.
LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.
Baca dong: Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah Makar, Yusril Beberkan Alasannya
