Gibran Akan Ajukan PK Ke Mahkamah Agung
Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan tanggapan resmi mengenai kejelasan status ijazah jenjang SMA milik dirinya menyusul keluarnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menegaskan sikapnya yang menghargai keberagaman pandangan serta masukan publik atas persoalan ini.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini, saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran turut membeberkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan secara mendalam dengan Presiden Prabowo Subianto pada pagi harinya guna membicarakan isu tersebut, termasuk menyampaikan wacana perihal pengunduran dirinya dari jabatan Wapres.
“Seperti teman teman ketahui. Tadi pagi saya ketemu dengan bapak presiden, pak presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terhadap saat ini,” jelasnya.
Dari percakapan tersebut, Kepala Negara memberikan petunjuk agar Gibran tidak menyerah dan menempuh jalur hukum legal untuk menguji keabsahan berkas pendidikannya. Ia diarahkan untuk berkoordinasi bersama kementerian teknis agar dapat menempuh mekanisme Peninjauan Kembali (PK) ke MA.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai s1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, MA sebelumnya menerima permohonan kasasi yang mempermasalahkan legalitas surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA atas nama Gibran. Berdasarkan publikasi pada situs resmi kepaniteraan MA tertanggal Jumat (30/10/2026), majelis hakim melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menetapkan bahwa kelengkapan dokumen yang dipergunakan saat pendaftaran Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah secara hukum.
