Respon Cepat Pemerintah Soal Tambang Raja Ampat Diapresiasi
Jakarta – Respon cepat pemerintah dalam menangani dugaan aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya diapresiasi. Langkah cepat itu adalah bentuk kepedulian dan keseriusan Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta merespons aspirasi masyarakat.
“Respon cepat Ini menunjukkan keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan aspirasi rakyat. Raja Ampat adalah aset bangsa yang harus kita jaga bersama,” ujar Sekretaris Jenderal ABP (Arus Bawah Prabowo) Ary Nugroho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Apresiasi itu muncul setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespon kabar itu dengan cepat, dan langsung mengoordinasikan secara langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq tentang masalah itu.
Ary mengatakan bahwa sikap tegas dan respon cepat pemerintah itu disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk ABP. Oleh karena itu, pihaknya mendukung langkah konkret Pemerintah dan berharap penyelesaian dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa sukarelawan ABP akan terus mengawal isu tersebut agar tidak ada kompromi terhadap kerusakan lingkungan demi kepentingan jangka pendek.
“Kami percaya dengan ketegasan Presiden dan kerja cepat para menteri, kepentingan rakyat dan alam Raja Ampat bisa tetap terlindungi,” ucap dia.
Raja Ampat dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan menjadi salah satu ikon pariwisata dunia. Untuk itu, berbagai pihak menaruh perhatian serius terhadap aktivitas industri yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan tersebut.
Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Teddy pada Kamis (5/6/2025), mengatakan bahwa Menteri ESDM serta Menteri LH telah mengambil langkah-langkah untuk merespons situasi itu.
“Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan pada saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan tinjauan terkait dengan laporan kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan tidak mengesampingkan kemungkinan langkah hukum dalam menindaklanjutinya.
“Raja Ampat juga kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq berbicara usai puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/6/2025).
Hanif melanjutkan, “Atau paling tidak kami akan segerakan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian.”
Baca dong: Menteri Kebudayaan Dukung Penghentian Tambang di Raja Ampat
