Presiden Prabowo Akan Pangkas Belanja ATK K/L Rp 44 T
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan pangkas anggaran belanja yang tidak efisien. Misalnya, belanja alat tulis kantor (ATK) Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia selama ini ternyata mencapai angka Rp44,4 Triliun.
Besarnya angka belanja ATK yang dinilai sangat tidak efisien ini menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto, dan diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan.
“Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 Triliun. Hanya belanja saja,” kata Dasco, dalam tayangan di laman Youtube yang dipantau reporter-channel di Jakarta pada Jumat, (10/1/2025).
Dalam acara yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Sabang-Merauke Circle di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada hari Selasa (7/1/2025) itu, Dasco menegaskan, “Pak Prabowo akan mengefisiensikan pengeluaran kementerian/lembaga,” ujarnya
Presiden Prabowo, kata Dasco, akan mengupayakan efisiensi anggaran yang berdampak bagi masyarakat.
“Pak Prabowo berpikir bahwa ini harus dilakukan. Apa pun itu risikonya kita akan jalan,” ucap Dasco.
Selain anggaran belanja yang tidak efisien, kata Dasco, Presiden Prabowo Subianto juga akan memelototi dan mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional (PSN). Evaluasi akan dilakukan untuk proyek yang dinilai tidak menguntungkan perekonomian Indonesia.
Menurut Dasco, Presiden Prabowo Subianto juga tengah mendata usaha perkebunan kelapa sawit. Wakil Ketua DPR yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu menekankan pentingnya memaksimalkan pendapatan negara lewat pajak industri kelapa sawit.
Pemerintah akan mengumpulkan data lahan-lahan sawit yang selama ini sengaja tidak didata. Hasil mereka banyak tetapi pajaknya tidak dibayar.
“Itu coba dikumpulkan, dimaksimalkan hasilnya, semata-mata kepentingan rakyat untuk menambah APBN,” kata Dasco.
Dasco menduga, banyak orang tidak senang jika Presiden Prabowo keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian/lembaga.
“Juga dalam mengerahkan aparat penegak hukum, KPK, maupun kejaksaan, dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar,” ujarnya.
Sebulan yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan para menteri dan kepala lembaga untuk menghemat belanja Negara saat berpidato dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).
