PDIP Apresiasi Kebijakan Efisiensi Belanja Negara Prabowo
Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi kebijakan efisiensi belanja negara Presiden Prabowo Subianto. Awal pekan ini Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk efisiensi belanja negara.
Kebijakan efisiensi belanja negara itu, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah, dimaksudkan untuk mengonsolidasikan berbagai sumber anggaran pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 5,2 persen dan lebih inklusif.
“Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis, seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi,” kata Said Abdullah di Jakarta, Kamis, (6/2/2025).
Dengan program gizi dan pendidikan yang baik, menurut Said, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa dipenuhi.
Said berharap, program itu bukan merupakan program sekali jadi, tetapi harus berkelanjutan. Dengan demikian apabila dijalankan secara masif dan sistematis, maka hasil akhir untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat.
Selain itu, ia berpendapat, jika langkah besar itu bisa diorganisasikan dengan baik, otomatis akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial.
“Alokasi bantuan ini cukup besar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak membawa dampak pemberdayaan dan malah menjelma menjadi alat politik,” ujarnya.
Di luar APBN, menurut Said, Presiden juga terlihat mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Danantara, kata dia, bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Sebab belanja modal yang besar dari Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional.
Said lalu menyebut 2 kata kunci Danantara, yaitu investasi dan industrialisasi yang terarah. Keduanya bisa menjadi tonggak penting bagi perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung oleh BUMN.
“Namun sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri yang menjadi rantai pasok global,” kata Said.
Said yakin, jika program 2 pilar, yakni APBN dan BUMN, dapat terorganisasi dengan baik, maka Indonesia bisa meraih 2 hal sekaligus, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi dan keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persenan.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi ditopang para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah. “Sehingga pertumbuhan ekonomi jauh lebih inklusif,” ujarnya.
