Operation Room Akan Dibentuk Di Istana Negara
Jakarta — Kementerian Pertahanan dan sejumlah petinggi TNI membahas pembentukan operation room (Ops Room) di Istana Negara, Jakarta. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan interoperabilitas antara unsur-unsur pertahanan, baik dari militer maupun non-militer.
Mereka membahas pembentukan operation room itu dalam rapat yang digelar Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan) Kementerian Pertahanan RI di Jakarta.
Dalam sesi diskusi (FGD) yang digelar oleh Universitas Pertahanan RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024, Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan RI Brigjen TNI Mohamad Nafis, sebagai salah satu pembicara, mengatakan rencana pembentukan Ops Room itu di hadapan pembicara dan peserta FGD.
Menurut Brigjen Nafis, rapat itu dihadiri jajaran pejabat eselon I Kemenhan RI, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI mewakili Panglima TNI, dan tiga kepala staf yang seluruhnya diwakili wakil kepala staf masing-masing matra.
“Jadi, nanti ada Ops Room di Istana Negara atau President Room, yang berfungsi mengendalikan, menerima informasi, briefing, dan sebagaimana seperti yang dimiliki Amerika Serikar. Itu diharapkan bisa terbangun di Istana Presiden,” kata Nafis saat menjawab pertanyaan salah satu peserta FGD mengenai interoperabilitas antara kemampuan militer dan non-militer di Indonesia.
Nafis menjelaskan bahwa Ops Room bakal terhubung dengan kementerian-kementerian, sehingga data yang ada pada mereka juga tersedia di Ops Room Istana.
“Itu diharapkan, mungkin tahun 2025 sudah operasional. Ini merupakan salah satu langkah sebetulnya untuk mempermudah, menggabungkan interoperabilitas dari unsur-unsur pertahanan, baik itu militer maupun non-militer,” kata Nafis.
Dalam rapat yang sama, pejabat dari Kemenhan dan TNI juga membahas peran institusi-institusi pendidikan, misalnya Lemhannas dan Universitas Pertahanan untuk memberi wawasan dan pemahaman kepada pejabat pemerintah non-militer, termasuk kepada kepala-kepala daerah.
“Kita harapkan nanti yang menjadi peserta Lemhannas dan Unhan banyak dari pemerintahan, dan pemerintah daerah sehingga nanti kalau berdiskusi tentang pertahanan itu mindset-nya sudah kurang lebih sama atau punya pemahaman yang sama,” kata Nafis.
Jika keinginan itu terwujud, dia berharap ke depan para kepala daerah juga mempertimbangkan aspek-aspek pertahanan saat menyusun, misalnya rencana pembangunan, ataupun menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW).
