Keras! JPPI Minta Pemerintah Stop Gimmick Politik Dari Kasus Siswa SD NTT Bunuh Diri
Jakarta – Tragis! Kita marah, kita sedih, kita mengelus dada atas insiden siswa kelas 4 sekolah dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya gegara tidak mampu membeli pena dan buku yang diminta kepada ibu-nya, beberapa hari belakangan ini. Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kasus ini menjadi pukulan keras terkait lemahnya perlindungan hak anak atas pendidikan, terutama berkaitan dengan biaya.
Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, pemerintah harus memberikan porsi lebih untuk anggaran pendidikan.
“Di tengah klaim pemerintah tentang anggaran pendidikan yang terus naik, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga sebuah buku dan pena yang tak terjangkau,” kata Ubaid.
JPPI mengkritik soal prioritas anggaran pendidikan Indonesia saat ini. Dana yang harusnya dialokasikan untuk memastikan setiap anak memiliki buku dan pena, kini dialihkan untuk yang lain.
“Dana yang seharusnya dialokasikan untuk memastikan setiap anak memiliki buku dan pena, kini justru ‘digerogoti’ untuk mendanai lembaga-lembaga baru dan program populis seperti makan siang gratis yang dikelola oleh badan-badan seperti BGN (Badan Gizi Negara),” kecam Ubaid.
Ubaid membeberkan, anggaran pendidikan mestinya memuat 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam oleh UU No.17/2025 tentang APBN 2026, pasal 22, anggaran pendidikan justru banyak dialihkan ke pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 69% anggaran MBG dijelaskan JPPI bersumber dari dana pendidikan, mencapai Rp 223 triliun. Jumlah ini mencapai 29% dari total anggaran pendidikan yakni Rp 769,1 triliun.
“Gara-gara pasal ini, anggaran pendidikan (selain peruntukan MBG) di APBN 2026 kini tinggal 14%, dari yang semestinya 20%,” papar Ubaid.
Dengan keras Ubaid menyebut pemerintah lebih sibuk mengurusi logistik makanan dibanding memastikan anak-anak Indonesia bisa belajar dengan tenang. Prioritas ini dinilainya terbaik dan membahayakan masa depan bangsa.
Atas hal itu, JPPI menyampaikan 3 tuntutan pada pemerintah.
1. Hentikan Gimmick Politik
Pemerintah harus berhenti menggunakan narasi yang aneh seperti ‘kurang jajan’ sebagai alasan anak putus sekolah. Alih-alih gimik, pemerintah harus mengakui bila pendidikan di Indonesia masih berbayar dan mahal bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.
2. Audit Dana BOS dan PIP
JPPI juga menuntut agar pemerintah mengaudit penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kedua bantuan pendidikan ini harus sampai ke murid yang membutuhkan, tanpa potongan, dan mencakup kebutuhan dasar, seperti alat tulis.
3. Kembalikan Anggaran Pendidikan 20%
Anggaran pendidikan harus fokus pada kebutuhan pendidikan, baik itu pembiayaan murid, guru, dan sarana prasarana. Anggaran ini seharusnya bukan dialihkan untuk membiayai badan lainnya.
Baca:Menkop Minta Koperasi Merah Putih Jadi Supplier MBG
