Kepala BNPB Kristomei Pantau Udara Karhutla Palembang Sumatra Selatan
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang berlangsung di Palembang pada Minggu (18/10). Rapat tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Provinsi Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana dan jajaran Pemprov Sumsel.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda perdana Letjen TNI Kristomei Sianturi sejak dilantik sebagai Kepala BNPB. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan langsung berbagai kendala serta kebutuhan penanganan karhutla di daerah yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk diback-up,” ujar Kristomei, melalui rilis BNPB pada minggu (18/10).
Dalam arahannya, Kepala BNPB menekankan pentingnya instruksi Presiden mengenai kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi erat antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah.
Meskipun ribuan personel gabungan dan berbagai armada alutsista seperti helikopter telah dikerahkan, BNPB menggarisbawahi perlunya evaluasi berkala terkait keefektifan operasi di lapangan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pergerakan pasukan dan penggunaan sarana prasarana berbanding lurus dengan penurunan luasan serta jumlah titik panas (hotspot).
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” imbuh Kepala
Sebagai langkah taktis, Kepala BNPB mendorong pembentukan posko-posko operasi kolaboratif yang terbagi berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko diwajibkan memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas, peta pembagian tugas, serta kepastian jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.
Selain itu, BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas berbagai teknologi pemadaman, baik metode konvensional seperti operasi water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), baik yang berbasis NaCl, maupun inovasi baru seperti penggunaan _dry ice_. Penggunaan teknologi tersebut harus terukur secara saintifik agar tepat sasaran dan hemat anggaran.
Baca:Gila, Korupsi Dana DSP BNPB Buat Tangani Karhutla Dan Gempa NTT
