
Kapolri Suyudi Terbitkan Aturan Baru Untuk Sidang Etik Listyo Sigit
Jakarta – Kapolri Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan itu terbit menjelang sidang etik terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Benar (ada perpol baru yang diterbitkan kapolri suyudi),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir, Rabu (18/11).
Dia juga membenarkan salah satu pertimbangan menerbitkan aturan itu ialah sidang etik yang akan digelar terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu pasal dalam aturan baru ini membuka ruang agar majelis sidang etik bisa berpangkat lebih rendah.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujarnya.
Isir menjelaskan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.
Perubahan terdapat pada Bab Ketentuan Umum mengenai pengertian banding. Sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding terdiri dari pelanggar, istri/suami, anak, atau orang tua pelanggar. Setelah diubah, ketentuan pengajuan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja.
Perubahan juga terdapat pada ketentuan Audit Investigasi. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan ayat (4a) yang berbunyi:
(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.
Batas waktu surat panggilan di Pasal 19 ayat 5 juga diubah. Sebelumnya, surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
“Setelah diubah berbunyi ‘(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ujar Isir.
Perubahan juga dilakukan terkait pangkat majelis KKEP pada Pasal 42 ayat 3. Ketentuan lama berbunyi ‘susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar’.
“Diubah menjadi, Pasal 42 ayat (3) berbunyi Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah,” papar Isir.
“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” lanjut dia.
Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Baca:Polri Gelar Sidang KKEP Irjen Eko Hadi Santoso, Bakal Dipecat?

