Gibran Mau Uji Keabsahan Ijazah Di PTUN, Yusril Ihza: Percuma
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, berpendapat bahwa upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah yang sia-sia. Pasalnya, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Menurut Yusril, keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) serta MA mengenai polemik ijazah Gibran bersifat final dan mengikat. Ia menyatakan bahwa celah hukum sudah tertutup bagi Gibran untuk menempuh jalur pengadilan dengan substansi perkara yang identik.
“Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” ucap Yusril Ihza di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Gibran juga terkendala posisi hukum karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam gugatan tersebut.
“Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan. Yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa,” jelasnya.
Meski Gibran berniat menunjukkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN, Yusril kembali menegaskan bahwa tindakan itu tidak ada gunanya lantaran substansi perkara telah diputus oleh MA. Terkait pembuktian dokumen, ia menyebut forum yang tepat adalah pengadilan, sementara penjelasan di luar persidangan dinilainya hanya bisa dilakukan lewat media sosial.
Di sisi lain, Yusril menerangkan bahwa putusan pengadilan tersebut tidak otomatis mencopot status Gibran sebagai Wakil Presiden. Selama Gibran tidak memilih mundur atau diberhentikan via prosedur konstitusional, ia tetap memegang jabatan tersebut.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” papar Yusril.
Yusril menambahkan bahwa dirinya telah memaparkan seluruh konsekuensi hukum dari putusan lembaga peradilan tinggi tersebut kepada Presiden Prabowo, dan kepala negara telah memahami penjelasan yang diberikan.
Baca dong: Gibran Akan Ajukan PK Ke Mahkamah Agung
