Empat Juta Situs Judi Online Pakai Domain Pemerintah
Reporter-channel – Drone Emprit, sebuah sistem monitor dan analisis media sosial, menemukan hampir 4 juta situs website judi online memakai situs domain pemerintahan .go.id. “Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia darurat judi online,” kata pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi di X (Twitter), yang dikutip hari ini, 24 Agustus 2023.
Jika peselancar internet mengetik kata kunci gacor sites.go.id., maka akan terpampang banyak informasi judi online di berbagai situs domain pemerintah. “ASN dan masyarakat yang mengunjungi situs pemerintah, langsung disuguhi informasi judi,” kata Ismail.
Pengunjung situs pemerintahan langsung disuguhi informasi dan link judi yang mudah, murah, dan menggiurkan untuk diakses. Biasanya situs-situs ini kena hack atau deface dan pengelola web tidak sadar, tidak lagi merawat situsnya, atau tidak lagi dikontrak untuk mengelola.
“Sudah 846.047 situs judi diblokir sejak 2018. Masih ada 3 juta lagi hanya di situs-situs pemerintahan,” ujarnya.
Tak hanya di situs pemerintahan, Drone Emprit juga menemukan judi online juga bertengger di situs-situs akademik dengan 1,2 juta halaman web judi online memakai domain ac.id.
Ismail merekomendasikan untuk mengusut penyebaran judi online. Pertama, awasi dan blokir. Pemerintah bisa memantau dan memblokir secara aktif situs judi yang muncul di domain pemerintahan (go.id). “Ini bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan teknologi,” ujarnya.
Kedua, penegakan hukum. Penegak hukum bisa mengidentifikasi dan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam menyebarkan konten judi ilegal. Ketiga, peningkatan kesadaran dengan mengedukasi masyarakat dan ASN tentang risiko dan dampak buruk dari judi online, serta pentingnya menghindari akses ke situs-situs semacam itu.
Keempat, kerja sama Internasional. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memantau dan menindak transaksi keuangan terkait judi ilegal. Kelima, penguatan Keamanan IT. Memperkuat keamanan sistem IT pemerintah ini penting untuk mencegah situs-situs ilegal masuk ke dalam domain pemerintah.
Keenam, pelaporan dan tanggapan cepat. Pemerintah atau penegak hukum bisa membuat mekanisme pelaporan yang efektif bagi masyarakat dan ASN agar situs judi ilegal dapat segera ditangani.
Ketujuh, melalui kolaborasi dengan Industri Teknologi. Pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan alat-alat yang dapat mendeteksi dan menghapus konten judi ilegal secara otomatis.
Kedelapan, pemerintah perlu mengembangkan atau memperkuat regulasi judi online dan implementasinya. Fahmi juga menyarankan agar ada upaya mengajak masyarakat untuk lebih proaktif melaporkan situs judi ilegal yang mereka temukan.
“Mengatasi masalah judi online membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, industri teknologi, masyarakat, dan lembaga internasional,” kata Ismail. (HW)
