DPR Akan Tegur Menteri Yang Kinerjanya Buruk
Jakarta – Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani akan menegur para menteri atau pimpinan lembaga yang kinerjanya buruk, termasuk tidak menunjukkan kinerja yang searah dengan kebijakan atau visi misi presiden.
“Apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI,” ucao Puan.
“Sehingga visi misi Bapak Presiden dalam AstaCita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” lanjutnya.
Hal ini dikatakan Puan saat membuka Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 yang menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI periode 2024–2029. Puan mengatakan sepanjang sidang tahun pertama, DPR membahas berbagai persoalan stragetis yang menentukan arah masa depan bangsa.
Pembukaan masa sidang DPR diadakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan akan menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR.
“Pembukaan masa sidang ini menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI Periode 2024–2029. Sepanjang masa sidang tahun pertama, kita dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar dan tantangan strategis yang akan menentukan arah dan kualitas pembangunan Indonesia ke depan,” tuturnya.
Puan menambahkan bahwa tantangan-tantangan tersebut bukan pekerjaan administratif semata, melainkan menyangkut hal-hal paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang harus segera dicarikan solusi.
“Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan administratif, melainkan pekerjaan rumah yang menyangkut hal-hal paling mendasar dalam kehidupan bernegara: keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kedaulatan nasional,” tambahnya.
Menurutnya perbedaan pendekatan antar rezim pemerintahan adalah sesuatu yang wajar dan bahkan dibutuhkan, selama tujuannya tidak berubah.
“Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda, dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda. Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan. Situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya,” kata Puan.
“Satu hal yang tidak boleh berubah adalah: tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebihbermartabat. Apa pun gaya kepemimpinannya, yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat,” tuturnya.
Memasuki tahun kedua masa bakti, Puan mengatakan DPR mengambil momentum untuk memperkuat arah kebijakan negara. Ia memastikan DPR siap menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam bidang pengawasan.
“Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, komisi-komisi, dan badan-badan yang ada menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, Puan berbicara soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang merupakan arah pembangunan 5 tahun ke depan pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan kesinambungan kebijakan dalam pembangunan.
“RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi merupakan terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-misi Presiden yang terangkum dalam AstaCita. Dokumen ini menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya.
“Oleh karena itu: tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden. Pembangunan bukanlah proses yang instan. Tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika. Pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan,” ucapnya
