BNPB Minta Riau Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah provinsi Riau untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana sebagai langkah percepatan pemadaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah provinsi Riau. Pihak BNPB saat ini tengah menambah perlengkapan pemadaman karhutla.
Urgensi status tanggap darurat bencana karhutla disampaikan oleh kepala BNPB Suharyanto. Menurutnya, dengan status tanggap darurat bencana pemerintah pusat lebih leluasa untuk memberi bantuan terkait upaya pemadaman karhutla di wilayah itu.
Sehari sebelumnya pada Senin (21/7), Kepala BNPB bersama Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, dan sejumlah pejabat daerah lainnya melakukan tinjauan udara, guna melihat secara langsung luasan hutan dan lahan yang terbakar.
Kepala BNPB menyampaikan, seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau telah mengalami kebakaran hutan dan lahan sampai dengan tanggal 20 Juli 2025.
“Paling besar Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar,” ucap Suharyanto.
Pemerintah Pusat dalam hal ini dikoordinatori BNPB, kembali memberikan upaya-upaya percepatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Helikopter Patroli yang sebelumnya hanya satu unit, akan ditambah menjadi dua unit. Kemudian Helikopter _Waterbombing_ ditambahkan menjadi lima unit.
“Heli patroli dan _waterbombing_ kita tambahkan, hari Rabu akan kita masukan. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu, jika operasi modifikasi cuacanya tidak menemukan awan untuk dijadikan hujan.” tambahnya.
BNPB turut melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam percepatan penanganan kali ini, sebelumnya BNPB beserta kementerian/lembaga terkait telah melakukan OMC untuk tahap 1 tanggal 1 hingga 7 Mei 2025, tahap 2 tanggal 7 sampai 12 Mei 2025 dan kini memulai kembali dengan tahap 3 sejak hari ini sampai lima hari ke depan.
“Akibat OMC tahap 3 tadi Subuh, di wilayah Indragiri Hilir, Kuala Kampar, Siak, Batang Cenaku dan Bangkinang, masih kecil-kecil curah hujannya karena tergantung dengan pertumbuhan dengan awan hujan,” tutur Suharyanto.
Upaya terakhir adalah dengan melakukan penambahan peralatan dan perlengkapan pemadaman bagi personel darat, seperti pompa, _water tank portable_, alat bantu pernapasan, alat pelindung diri karhutla, dan motor karhutla, serta penambahan personel dari Korem 031/Wira Bima dan Polda Riau.
Kepala BNPB selanjutnya mengungkapkan, pengendalian kebakaran hutan tidak semata – mata dengan pemadaman saja, namun untuk indikasi – indikasi yang diakibatkan oleh pembakaran lahan dengan cara yang disengaja juga diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Telah ditetapkan tersangka sebanyak 16 orang dan terdapat 11 kasus yang masuk dalam perkembangan penyidikan.
“Satgas hukum sudah bergerak, sudah ada yang tersangka sampai 16 orang. Jadi selain pemadaman, operasi penegakan hukum juga dilaksanakan sehingga semuanya sejalan dan terpadu,” tegas Suharyanto.
Baca dong:Korupsi PT Sritex, Kejagung Tambah Delapan Tersangka Baru
