
Bareskrim Gelar Perkara Makar Listyo Sigit Cs
Jakarta – Bareskrim melakukan gelar perkara terkait dugaan makar yang menyeret sejumlah petinggi Polri dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Gelar perkara dilaksanakan hari ini, Kamis, 19 November 2026.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara melibatkan tim internal penyidik serta sejumlah ahli untuk mengkaji konstruksi hukum perkara tersebut.
“Ya, kami besok (hari ini-red) akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli,” kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Susatyo, pandangan para ahli akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam menentukan konstruksi perkara dugaan makar tersebut.
“Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujar Susatyo.
Susatyo belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai perkembangan penanganan kasus ini. Ia menyatakan, hasil pembahasan dalam gelar perkara akan disampaikan setelah proses tersebut selesai.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam penanganan perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditempatkan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.
Di sisi lain, proses pemeriksaan etik juga berujung pada pemberian sanksi pemecatan. Irjen Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada 10 November 2026. Disusul Irjen Eko Hadi Santoso yang diberhentikan melalui sidang etik pada 17 November 2026.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi. Target penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha. Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat sejumlah ketentuan, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Baca dong: Tersangka Penyadapan Listyo Sigit dkk, Megawati Ungkit Dulu Pernah Disadap

