26 Ribu Konten Pornografi Anak Ditangani, Meutya Hafid Tekankan Lacak Pelaku

26 Ribu Konten Pornografi Anak Ditangani, Meutya Hafid Tekankan Lacak Pelaku

Jakarta – Sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menangani 26.869 konten pornografi anak. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak boleh berhenti pada penghapusan konten, tetapi harus dilanjutkan dengan pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, dan perlindungan terhadap korban.

“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya di Jakarta, Rabu (18/11).

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi menyebabkan pola penyebaran konten pornografi anak semakin kompleks. Konten bermuatan seksual dapat beredar melalui berbagai kanal digital, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung. Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform digital.

Kompleksitas ancaman tersebut tercermin dari sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban. Selanjutnya, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam orang sebagai tersangka.

Selain pola distribusi yang semakin beragam, Meutya menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan karena konten bermuatan seksual tidak selalu melibatkan representasi manusia secara nyata.

Menurut Meutya, perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital juga perlu menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ia mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak hanya mengandalkan pedoman komunitas atau community guidelines internal dalam menentukan kelayakan suatu konten. Standar internal platform harus tetap mengacu pada hukum nasional, terutama ketika beroperasi dan menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.

“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.

Karena itu, perusahaan platform didorong untuk memperkuat teknologi moderasi konten dan melakukan pengawasan secara aktif guna mencegah penyebaran materi ilegal, termasuk konten pornografi yang membahayakan anak.

Baca:Transaksi Turun 12%, Menkomdigi Meutya Akui Dilematis Take Down Akun Judol Pake Rekening Milik UMKM

Share Here:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha