UU Perampasan Aset, ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman Ke MKD

UU Perampasan Aset, ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman Ke MKD

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

“Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim di Jakarta, Kamis (19/11).

Ibrahim mengatakan, DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Bahkan, hingga pengesahan dilakukan, pihaknya tidak bisa mengakses draf RUU tersebut.

“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” ujarnya.

ICW membantah klaim pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III DPR yang menyebut bahwa pembahasan dilakukan secara transparan. Ibrahim mengungkapkan bahwa ICW belum pernah diajak berdiskusi terkait perumusan RUU tersebut

“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” tegasnya.

Ibrahim menambahkan, pengaduan ICW telah diterima sekretariat MKD Pengaduan ke MKD ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November.

Pengesahan RUU Perampasan Aset DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11).

Baca:Sah, Paripurna DPR Ketok UU Perampasan Aset

 

Share Here:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha