Terlibat Karhutla, Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan, Ada Perusahaan Asing
Jakarta – Pemerintah mencabut hak guna usaha atau HGU 11 perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 11 perusahaan itu, ada yang dimiliki warga Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
“Kalau dilihat dari BO-nya, atau beneficiary ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Jakarta, Senin (9/11).
“Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini. Dari 11 itu, kita buat beberapa klaster,” tuturnya.
Berikut ini daftar HGU 11 perusahaan yang dicabut oleh pemerintah:
1. PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
3. PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
4. PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
5. PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
6. PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
7. PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
8. PT JMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9. PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10. PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
11. PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Nusron menjelaskan, pencabutan HGU 11 perusahaan dibagi menjadi tiga klaster. Izin HGU PT MIB seluas 4.000 hektare dicabut seluruhnya karena menyebabkan kebakaran lebih dari 50 persen.
“Kemudian kejadian berulang. Kemudian, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada,” ungkapnya.
Kedua, PT RKA seluas 11.558, PT SKM dalam dua bidang seluas 5.355 dan 2.360,81 dicabut. Sementara di klaster kedua adalah perusahaan yang masa HGU-nya telah habis sejak 2020.
“Dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT SPT BSLT seluas 2.300 hektare,” jelasnya.
Kemudian, klaster ketiga, perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunannya (IUP) namun HGU belum terbit. Di klaster ini mulai dari PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AIR seluas 5.134 hektare, dan PT SAE seluas 1.510 hektare.
Nusron mengatakan Kementerian ATR/BPN sedang mengkaji tiga perusahaan lainnya yang berpotensi dicabut HGU-nya.
Baca:BNPB Kembangkan Sistem Pelacakan Karhutla, Titik Kebakaran Dan Pemegang Izin Lahan Akan Ketahuan
