Tambang di Sekitar Destinasi Wisata Perlu Dihindari
Jakarta – Pembuatan tambang di sekitar kawasan destinasi wisata perlu dihindari karena berpotensi menimbulkan permasalahan isu lingkungan. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin saat merespons isu pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurut Najamuddin, roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan. Dia mengatakan bahwa pulau-pulau kecil yang memiliki sejarah dan orisinalitas tidak boleh dirusak.
“Pendapat saya pribadi untuk kawasan-kawasan tertentu yang memang akan dikembangkan menjadi spot destinasi memang harus agak dihindari,” kata Sultan usai membuka agenda pemotongan hewan kurban di kompleks parlemen, Jakarta, Sabtu.
Menurut Ketua DPD itu investasi memang sangat diperlukan untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Penambang di lokasi itu juga sudah memiliki izin sejak lama dan lokasinya pun jauh dari destinasi wisata Raja Ampat.
Ia pun memastikan bahwa DPD RI sudah lebih cepat dalam merespons isu tambang di Raja Ampat, tetapi tak terekspos ke publik. Menurut dia, pembahasan soal isu itu berlangsung cukup dinamis di internal DPD RI sejak beberapa pekan lalu.
“Cuma kan memang karena tidak terekspos dengan ke publik. Tapi kita agak cepat, kami melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal,” ujarnya.
Tambang nikel di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan berbagai pihak. Salah satunya, Komisi VII DPR RI yang minta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) segera mengevaluasi tambang nikel itu untuk memastikan aktivitas tambang tidak merusak ekosistem di wilayah itu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut dia, perusahaan itu baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.
Baca dong: Kementerian KLH Awasi Tambang Nikel di Raja Ampat
