Skenario Pemerintah Menunda Haji, Ketua DPR Puan: Ibadah Haji Harus Tetap Bisa Dilaksanakan
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan sejumlah opsi bagi penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini menyusul situasi geopolitik di Timur Tengah memanas. Skenario itu salah satunya adalah penundaan keberangkatan jamaah haji. Ketua DPR Puan Maharani buka suara soal ini.
Menurut Ketua DPR Puan Maharani bahwa penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026 harus tetap bisa dilaksanakan.
Puan mengatakan, meski saat ini tengah terjadi dinamika dalam situasi geopolitik menyusul perang AS-Iran yang memicu eskalasi di kawasan Timur Tengah, negara dalam hal ini pemerintah harus bisa memastikan keselamatan jamaah haji Indonesia.
“Apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Ketua DPR Puan di Jakarta, Kamis (12/3).
Dia mengatakan bahwa semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji bagi calon jamaah haji Indonesia untuk melakukan evaluasi, mitigasi, dan antisipasi, terkait situasi yang terjadi di Timur Tengah itu.
“Tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi,” kata dia.
Menurut dia, fokus saat ini negara harus bisa memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia sehingga tetap melaksanakan ibadah hajinya di Tanah Suci.
Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil anzar mengemukakan opsi atau skenario haji tahun ini jika konflik terus berlangsung dan membahayakan jamaah haji indonesia. salah satu opsinya yakni menunda keberangkatan haji tahun ini. Dahnil beralasan faktor keselamatan dan upaya ini pernah diambil waktu musim Covid-19 melanda.
Baca:Konflik Timur Tengah Belum Mereda, Soal Haji Pemerintah Kasih Skenario Ini
