Retret Kepala Daerah Didanai APBN. Nah, Gitu Dong!
Jakarta – Retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, akan didanai APBN. Kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau APBD. APBN yang digunakan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Untuk itu, kata Prasetyo, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadi untuk kegiatan retreat kepala daerah itu. Karena itu, semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, akan mengikuti retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Menurut Bima, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025.
“Sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retret itu,” ujarnya.
Semalam Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa retret kepala daerah di Akmil ditanggung APBN. Tito mengeluarkan surat edaran 200.5/692/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
Keputusan ini membatalkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ/ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025. Menurut salinan surat edaran itu, retret kepala daerah bakal dibiayai secara cost sharing atau dengan sistem pembagian biaya. Salah satu sumber pembiayaannya adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Menurut surat edaran itu, setiap kepala daerah harus menyetor tarif akomodasi dan konsumsi untuk orientasi selama satu pekan itu sebesar Rp 2.750.000 x 8 hari. Selain akomodasi dan konsumsi, dana yang ditanggung oleh APBD itu berupa biaya transportasi, pakaian, dan obat-obatan. Reporter-channel.com mendapatkan informasi bahwa beban anggaran yang ditanggung masing masing daerah itu harus ditransfer ke rekening PT. Lembah Tidar.
Awalnya, kata Tito, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah supaya biaya pembekalan kepala daerah juga bisa berasal dari pemerintah daerah. Sebab, kepala daerah juga memiliki anggaran dan realisasi tersendiri dalam APBD untuk peningkatan kapasitas aparatur.
Namun kini, semua akomodasi dan makanan pelatihan kepala daerah yang ada di Akmil Magelang ditanggung Kemendagri karena urgensi acara itu.
“Retret menjadi sarana untuk saling berkomunikasi, mengenal satu sama lain. Karena mereka nanti harus kenal, untuk bisa kerjasama antar daerah,” kata Tito.
Sebanyak 481 kepala daerah akan mengikuti retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025. Jumlah yang hadir lebih rendah dari 505 kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dan dijadwalkan dilantik pada 20 Februari 2025.
