Reshuffle Mungkin Terjadi, Presiden Punya Penilaian Objektif
Jakarta – Perombakan atau reshuffle kabinet mungkin saja terjadi. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya. “Reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Hasan mengatakan bahwa semua informasi yang beredar tentang perombakan kabinet atau reshuffle itu masih bersifat spekulasi. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai reshuffle, informasi dari luar hanyalah dugaan atau aspirasi semata.
Namun, menurut Hasan, Presiden memiliki penilaian menyeluruh dan objektif terkait dengan kinerja para menteri, termasuk kelebihan, kekurangan, serta kebutuhan di dalam kabinet. “Apa kelebihan? Apa kekurangan? Masih dibutuhkan atau tidak? Ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya Presiden yang tahu arena ini hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan.
Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan peringatan kepada siapa pun yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan mandat, tidak mendukung pemerintahan yang bersih, atau terlibat korupsi, sebaiknya mengundurkan diri sebelum diberhentikan.
“Kan itu pernyataan Presiden kemarin. Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan kepada orang-orang atau nama-nama tertentu,” ujarnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih adalah hak istimewa atau hak prerogatif yang dimiliki Presiden.
Ketika ditanya tentang kemungkinan reshuffle kabinet itu dilakukan dalam waktu dekat, Muzani mengaku belum mendengar rencana itu. “Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” kata Muzani usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin.
Isu reshuffle kabinet berembus setelah Presiden, dalam beberapa kesempatan, mewanti-wanti para pejabat negara untuk melaksanakan tugas dengan baik, atau meminta mundur jika mereka tidak mampu. Presiden juga mengingatkan pejabat pemerintah untuk tidak mempermainkan atau mengkhianati bangsa Indonesia, termasuk rakyat, dengan melakukan tindak korupsi.
Bahkan Dalam amanat saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi, Presiden mengatakan tidak segan untuk memberhentikan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.
“Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Presiden.
Presiden menegaskan tidak boleh lagi ada kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Kepala Negara pun meminta rakyat ikut memantau berbagai pelanggaran yang terjadi dan tidak ragu untuk melaporkannya.
“Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya,” katanya.
Atas pidato tersebut, Muzani menilai bahwa peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, namun juga terhadap lembaga perwakilan rakyat. “Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” kata Muzani.
