Prabowo Ingatkan Pejabat Agar Hemat APBN 2025
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat agar berhemat dan mengurangi kebocoran. Ia menekankan hal ini saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Presiden Prabowo mengatakan bahwa APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian, sehingga pemerintah dapat terus mengendalikan belanja secara pruden dan terencana dengan baik.
Karena itu, ia menekankan agar semua jajaran mengurangi pemborosan. Sebab, saat ini Indonesia harus waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu.
“Kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi sata tekankan, hemat! Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Prabowo.
Prabowo mengimbau agar semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat untuk berhemat demi kepentingan rakyat.
“Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” ujarnya.
Pengeluaran-pengeluaran yang harus dikurangi, menurut Prabowo, adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya. “Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung!” ujarnya dengan tegas.
Prabowo kemudian mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6.0 sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025.
“Katalog ini, versi 6.0, diharapkan dapet mengurangi 20-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50%,” ujarnya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah. Sebab seluruh proses transaksi, mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang, akan terintegrasi dalam satu platform.
“Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini, para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ujarnya.
Menurut Luhut, setidaknya lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Kedua, efisiensi waktu. Dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Sebab, sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. “Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi,” ujarnya. Sedangkan yang keempat, peningkatan partisipasi penyedia, karena dengan sistem online penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks.
Sebagai contoh, Luhut menyebut, implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13 ribu penyedia. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“Kelima, optimalisasi anggaran dengan melibatkan analisa data dalam sistem digital pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca dong: https://reporter-channel.com/mulai-1-januari-2025-pemda-wajib-e-katalog-6-0/
