Prabowo Akan Berkantor Di IKN Tahun 2028
reporter-channel – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kesiapan ekosistem kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, diselesaikan sebelum resmi berkantor di IKN pada tahun 2028.
Basuki menjelaskan bahwa pada saat dirinya hendak dilantik sebagai Kepala OIKN definitif pada November lalu, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat agar pembangunan di IKN dapat diselesaikan, sehingga target Presiden untuk berkantor di IKN pada 2028 dapat terlaksana.
“Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru (dibangun) eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga telah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Menurut Basuki, pernyataan Menteri PU itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Itu Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau perintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana,” kata Basuki menjelaskan soal perintah presiden itu.
Sejumlah agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Agenda ini akan menjadi groundbreaking perdana Prabowo di IKN, sejak resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober lalu.
Menurut Basuki, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, sedang mengusulkan beberapa peresmian. Sementara, usulan beberapa ‘groundbreaking’ itu diajukan oleh OIKN. “Untuk itu mungkin nanti Istana yang akan menjadwalkan,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Basuki menjelaskan bahwa pihak Otorita IKN telah mengusulkan kepada Istana, agar Presiden Prabowo dapat melaksanakan peletakan batu pertama di Ibu Kota Nusantara pada akhir Desember atau awal Januari.
Menurut penjelasan Basuki, kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, serta kepala lembaga pemerintah sudah dibangun, dan direncanakan selesai pada Desember ini.
Kemudian, pembangunan kantor dan hunian untuk lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga legislatif, seperti DPR, MPR dan DPD baru akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027.
Progres pembangunan IKN saat ini, kata Nasuki, untuk gedung empat kementerian koordinator, Bank Indonesia, dan Kementerian PUPR sudah hampir selesai, dan furnitur sudah mulai diproses masuk.
Selain itu, Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga ditargetkan akan siap digunakan untuk Shalat Idul Fitri pada 1 Syawal 1446 Hijriah, atau pada 2025.
“Kalau kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, yang kerjakan kementerian PU, Lebaran lah bisa dipakai (Lebaran 2025),” kata Basuki.
Berdasarkan keterangan resmi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Masjid Negara yang saat ini tengah dibangun di IKN dirancang untuk dapat menampung hingga 60.000 jamaah. Pada tahap awal ini, masjid itu dirancang untuk mampu menampung 29.000 jamaah.
