Pidato Prabowo di Hari Kebangkitan Nasional: Dari Aturan Ekspor SDA hingga Target Ekonomi 2027

Jakarta – Tepat di momen Hari Kebangkitan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato berisi visi besar penataan ekonomi Indonesia di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Tak sekadar pidato, Prabowo juga mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) baru yang mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam, sebuah kebijakan yang ia sebut sebagai langkah nyata menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa.

Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 itu berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Agenda resminya adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027.

Namun pidato Prabowo jauh lebih luas dari itu, menyentuh soal reformasi sistem ekonomi, kedaulatan sumber daya alam, hingga kritik keras terhadap birokrasi yang lamban.

APBN Bukan Dokumen Biasa

Prabowo membuka pidatonya dengan menegaskan makna APBN yang selama ini kerap dipahami hanya sebagai dokumen angka-angka keuangan negara. Menurutnya, APBN adalah instrumen perjuangan.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh sendi-sendi ekonomi bangsa,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan alasan dirinya hadir langsung menyampaikan pokok-pokok kebijakan tersebut, bukan mendelegasikan ke menteri. Di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh gejolak dan ketidakpastian, kata Prabowo, Presiden harus turun tangan langsung.

Target Ambisius: Ekonomi Tumbuh 6,5 Persen di 2027

Dalam paparannya soal KEM PPKF 2027, Prabowo menetapkan sejumlah target makroekonomi yang ambisius. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, sebagai bagian dari lintasan menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029.

Beberapa angka target yang disampaikan antara lain:

• Defisit APBN: dijaga di kisaran 1,80–2,40 persen PDB
• Inflasi: dipertahankan pada 1,5–3,5 persen
• Nilai tukar rupiah: Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS
• Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5–7,3 persen
• Tingkat kemiskinan: turun ke 6,0–6,5 persen (dari target sebelumnya 6,5–7,5 persen)
• Pengangguran terbuka: turun ke 4,30–4,87 persen
• Rasio Gini: membaik ke 0,362–0,367
• Lapangan kerja formal: naik menjadi 40,81 persen dari 35 persen pada 2026

“Angka kemiskinan dan pengangguran harus turun. Jarak antara yang terkaya dan termiskin tidak boleh semakin melebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tegas Prabowo.

• Capaian Nyata: Beras 5,3 Juta Ton, 62 Juta Penerima MBG

Sebelum bicara target ke depan, Prabowo juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah. Produksi beras nasional disebut mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, dengan cadangan beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton per 10 Mei 2026, naik drastis dari 3,25 juta ton pada Desember 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap harinya, termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Harga pupuk subsidi pun diklaim berhasil diturunkan 20 persen, disebut sebagai yang pertama kali dalam sejarah RI.

Di bidang investasi, realisasi investasi sepanjang 2025 diklaim telah membuka 2,7 juta lapangan kerja baru. Prabowo juga menyinggung Danantara, dana kedaulatan yang dibentuk pada 2025, sebagai instrumen percepatan pembiayaan pembangunan dan industrialisasi nasional.

PP Ekspor SDA: Sawit, Batu Bara, Ferro Alloys Wajib Lewat BUMN

Salah satu pengumuman paling mengejutkan dalam pidato ini adalah terbitnya PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Melalui regulasi baru ini, seluruh penjualan ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

Tiga komoditas yang masuk dalam tahap awal adalah minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloys (paduan besi).

Prabowo menegaskan kebijakan ini bertujuan memberantas praktik under-invoicing (kurang bayar), transfer pricing (pemindahan harga), dan pelarian devisa hasil ekspor yang selama ini merugikan negara.

“Sumber daya alam milik kita, kita yang harus menentukan ke mana dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Cukup sudah, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo dengan nada tegas.

Ia menyebut kebijakan serupa sudah lama dijalankan oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Malaysia, Ghana, dan Vietnam.

“Ini bukan kebijakan yang aneh-aneh. Ini adalah kebijakan akal sehat,” ujarnya.

Pasal 33 UUD 1945: Cetak Biru Kemakmuran yang Belum Dijalankan Sepenuhnya

Dalam bagian pidato yang paling emosional, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Menurutnya, para pendiri bangsa sudah meninggalkan cetak biru perekonomian yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, cukup untuk menjadikan Indonesia negara yang makmur dan berkeadilan.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk kaya raya. Mereka hanya ingin bisa makan dengan baik tiap hari, beli susu untuk anaknya, cari obat kalau anak mereka sakit. Mereka bermimpi punya rumah yang layak,” ujar Prabowo, dengan suara yang merendah.

Ia juga mengingatkan bahwa hukum harus berlaku adil untuk semua, bukan hanya bagi mereka yang kuat dan berduit.

“Negeri di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya,” tegasnya.

Ekonomi Pancasila: Bukan Sosialis, Bukan Kapitalis

Prabowo menegaskan bahwa sistem ekonomi yang dijalankan pemerintahannya adalah ekonomi Pancasila, atau yang ia sebut “ekonomi jalan tengah.” Sistem ini mengambil yang terbaik dari kapitalisme (semangat kewirausahaan, kompetisi, inovasi) sekaligus yang terbaik dari sosialisme (peran negara, perlindungan rakyat, pemerataan).

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan menjunjung tinggi persatuan nasional,” ucapnya.

Dalam kerangka ini, Prabowo juga mendorong sektor swasta untuk tumbuh besar dan berpihak pada rakyat. Ia justru mengkritik perbankan BUMN (Himbara) yang dinilai terlalu banyak mengucurkan kredit kepada pengusaha besar yang sudah mapan, bukan kepada pelaku usaha kecil.

“Saya minta bank-bank Himbara, jadilah bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya,” sindir Prabowo.

Ia juga mengkritik lambatnya perizinan usaha di Indonesia.

“Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” cetusnya.

Target Energi dan Koperasi

Prabowo turut mengumumkan target pembangunan 100 gigawatt energi surya dalam tiga tahun ke depan, yang akan dikombinasikan dengan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik guna mengurangi ketergantungan impor BBM.

Di sisi ekonomi kerakyatan, Koperasi Merah Putih yang kini sudah ada 1.061 unit yang beroperasi ditargetkan meningkat menjadi 20.000 unit pada Agustus 2026 dan lebih dari 60.000 unit pada akhir tahun.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga negara, seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, ketua umum partai politik, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. (BPMI Setpres)