Pemerintah Tunda Lagi Pemindahan ASN Ke IKN
Jakarta – Pemerintah kembali menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Awalnya pemerintah akan memindahkan ASN September 2024, namun menundanya pada Februari 2025. Kini proses pemindahan ASN menanti arahan dari Presiden Prabowo.
Penundaan pemindahan ASN karena ada sejumlah kendala, diantaranya infrastruktur yang belum siap, kompleksitas logistik, dan kebutuhan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemindahan.
“Kami menunggu arahan Bapak Presiden Prabowo untuk memastikan pemindahan ASN berjalan mulus dan tidak membebani negara maupun pegawai,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan DPR di Jakarta, Senin (21/04/2025).
Ririn menambahkan untuk memindahkan ASN perlu koordinasi dan kerjasama yang sangat rapih antara kementerian dan lembaga serta membutuhkan persiapan yang matang. Pemerintah sempat menggunakan IKN untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 di tengah massifnya pembangunan proyek-proyek IKN. Upacara HUT Kemerdekaan RI waktu itu berjalan sukses dan lancar sehingga menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia.
Memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini menetapkan Ibu Kota Negara pengganti Jakarta bernama IKN Nusantara. Jakarta nantinya akan berganti status menjadi Daerah Khusus Jakarta.
Masalah yang menjadi kendala dalam pemindahan ASN adalah belum tersedianya tempat tinggal bagi para ASN yang akan bertugas di IKN. Otorita IKN mencatat hingga April 2025 pembangunan tower yang progressnya mencapai 90 persen baru 47 tower. Jumlah tower sebanyak itu baru bisa menampung 8.410 pegawai sehingga Otorota IKN akan membangun 30 tower rusun lagi. Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, jika tower tambahan tersebut sudah terbangun makan bisa menampung lebih dari 10 ribu pegawai.
“Tower tambahan bisa menampung 5.400 pegawai sehingga totalnya itu sekitar 13.810 pegawai,” ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (22/04/2025).
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah ingin IKN beroperasi penuh pada tahun 2028. Menurut Basuki, pembangunan IKN akan dipercepat di era pemerintahan Prabowo.
“Karena beliau (Prabowo) ingin, tahun 2028 benar-benar ibu kota kita mulai beroperasi,” kata Basuki.
Baca dong: Menteri PU Cabut Kepmen Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN
