Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Pembangunan Kilang Minyak
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah mengubah rencana pembangunan kilang minyak (refinery) dengan meningkatkan kapasitas dari 500 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari.
Hal itu disampaikan Bahlil seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Perubahan rencana ini dilakukan karena pembangunan kilang minyak menjadi upaya percepatan program hilirisasi.
“Tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500.000 barrel (per hari), karena kita impor sekitar 1 juta barrel per hari, tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barrel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin malam (10/3/2025).
Kilang berkapasitas 1 juta per barel itu, kata Bahlil, akan dibangun di wilayah Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Maluku-Papua agar terjadi pemerataan. Pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas 1 juta barrel per hari.
Untuk sektor energi, pemerintah turut mendorong pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
“Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita,” kata Bahlil.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah matang. Pemerintah juga terbuka bagi investor asing maupun dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek yang sudah siap dijalankan.
“Kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.
Selain berorientasi pada keuntungan ekonomi, proyek hilirisasi ini juga diarahkan agar selaras dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060.
Rapat terbatas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri guna mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
