Pemerintah Ngutang Lagi Rp250 T Dalam 3 Bulan
Jakarta – Pemerintah sudah ngutang lagi senilai Rp 250 Triliun dalam 3 bulan pertama tahun 2025 ini dari penjualan Surat Utang Negara (SUN). Penarikan utang baru ini untuk menambal target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar Rp 616,2 Triliun atau setara 2,53% dari PDB,
Pemerintah ngutang lagi untuk pembiayaan anggaran itu sudah sebesar 40,6% dari target defisit. Sedangkan realisasi defisit APBN per akhir Maret 2025 senilai Rp 104,2 Triliun, atau 0,45% dari PDB. Nilai defisit itu baru 16,9% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.
“Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025) dikutip Rabu.
Realisasi pembiayaan anggaran senilai Rp 250 Triliun per akhir Maret 2025 itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan 3 bulan pertama tahun anggaran 2024 sebesar Rp 85,6 Triliun. Target pembiayaan anggaran pada 2024 sedikit lebih kecil, yaitu hanya Rp 522,8 Triliun.
Rincian pembiayaan anggaran dengan sistem gali lubang tutup lubang per 31 Maret 2025 itu berasal dari penarikan utang senilai Rp 270,4 Triliun dikurangi dengan pembiayaan non utang sebesar Rp 20,4 Triliun.
Untuk ngutang lagi, atau yang disebut dalam postur APBN sebagai pembiayaan utang sudah terealisasi Rp 34,8% dari target Rp 775,9 Triliun sepanjang 2025. Sedangkan pembiayaan non utang sudah terealisasi Rp 12,8 Triliun dari target minus Rp 159,7 Triliun.
Rincian dari pembiayaan utang sebesar Rp 270,4 Triliun berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto senilai Rp 282,6 triliun, atau setara 44% dari target APBN 2025 Rp 642,6 Triliun. Sedangkan pinjaman secara neto minus Rp 12,3 Triliun atau negatif 9,2% dari target Rp 133,3 Triliun.
Penerbitan SBN dalam 3 bulan pertama tahun 2025 sebesar Rp 282,6 triliun ini jauh lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 104 Triliun. Sedangkan yang berasal dari pinjaman jauh lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 1,6 Triliun.
Menurut Sri Mulyani, penarikan utang baru dalam jumlah besar pada awal tahun ini bukan karena pemerintah tidak memiliki penerimaan negara yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara, namun sebatas mengantisipasi gejolak pasar keuangan dunia akibat langkah Presiden AS Donald Trump yang kembali meluncurkan perang dagang melalui pengenaan tarif perdagangan yang tinggi ke semua negara.
“Kita melakukan front loading bukan karena kita enggak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” kata Sri Mulyani.
