Menkeu Kabulkan Tambahan Anggaran MBG Rp100 Triliun
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diduga akan mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 Triliun. Sri Mulyani memberikan sinyal itu dalam pidatonya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).
“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 Triliun ditambahkan Rp100 Triliun, bukan naik ke Rp100 Triliun tapi jadi Rp171 Triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memutuskan mengefisiensikan anggaran untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp3.621,3 Triliun. Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan manfaat APBN dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, pos belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Sedangkan program dan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” ujarnya.
Karena itu, Sri Mulyani menyebut Program MBG sebagai investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar. Penambahan anggaran itu dilatarbelakangi keinginan Prabowo mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.
Pada awalnya, target itu dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025. Namun Presiden Prabowo meminta percepatan menjadi September 2025.
Sri Mulyani kemudian memberikan arahan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk di dalamnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong lembaga keuangan turut mendukung kesuksesan program ini.
Dalam konteks itu, lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, sehingga perusahaan bisa memenuhi kebutuhan modal kerja maupun produksi dengan baik.
“Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/ lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat,” kata Menkeu.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 Triliun untuk program MBG adalah konsekuensi dari percepatan yang diinginkan Presiden Prabowo.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 Triliun,” kata Dadan di sela-sela Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
Baca dong: bantuan-sosial-tak-terdampak-kebijakan-efisiensi-anggaran/
